Pernyataan Perdana Ketum Baru DPP REI di Depan Publik

Ini sekaligus penampilan perdana Joko di depan publik setelah dikukuhkan jadi Ketua Umum DPP REI periode 2023-2027.

Hapernas sendiri diperingati setiap tanggal 25 Agustus untuk mengenang jasa Bung Hatta yang merupakan Bapak Perumahan Indonesia karena jasanya mendorong program penyediaan perumahan di Indonesia.

Pamer bincang yang dipandu presenter Andy F Noya dan Widya Saputra itu mengundang dan memperkenalkan Joko Suranto sebagai anak kampung dari sebuah desa di Jetis, Grobogan, Jawa Tengah.

Dalam talkshow tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group itu menyebutkan masalah perumahan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar, karena masih adanya backlog antara kebutuhan rumah masyarakat dengan jumlah rumah yang terbangun sebesar 12,7 juta.

Padahal, persoalan perumahan adalah perintah konstitusi yang bermakna sektor ini adalah amanah yang harus diurus dengan serius.

Menurut Joko, secara riil kebutuhan perumahan sekitar 800.000 unit per tahun, namun pasokan yang mampu disediakan, termasuk oleh pengembang swasta hanya 400.000 sampai 450.000 setiap tahunnya.

“Seperti yang Presiden Jokowi bilang bahwa setiap tahun ada 1 juta perkawinan di Indonesia. Karena setiap ada perkawinan, pasti butuh rumah. Artinya, ada akumulasi kebutuhan rumah yang akan bertambah setiap tahunnya,” ungkapnya.

Oleh karena persoalan perumahan ini cukup rumit, dibutuhkan kolaborasi yang harmonis dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan terutama pemerintah, perbankan dan asosiasi pengembang. Juga perlu ada terobosan yang cepat untuk membantu akses pembiayaan perumahan untuk masyarakat.

Joko menjelaskan, kalau dipilah berdasarkan statusnya maka di Indonesia ada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor formal dan sektor informal.

Mereka pekerja informal (berpenghasilan tidak tetap) biasanya dianggap non-bankable, sehingga kesulitan untuk memperoleh kredit bank. Dibutuhkan formulasi skema pembiayaan khusus untuk membantu masyarakat di sektor informal tersebut.

“Sedangkan pekerja formal saat ini banyak yang terlilit utang di pinjol. Ini juga persoalan serius yang harus dicari solusinya, karena banyak mereka ditolak pengajuan KPR-nya,” sebut Joko.

Optimisme dan Konsistensi

Dia berpendapat, selama ini Kementerian PUPR di bawah Menteri Basuki Hadimuljono sudah memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan anggaran untuk KPR bersubsidi dengan uang muka dan bunga rendah.

Termasuk menyiapkan dana prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan untuk pengerjaan infrastruktur dasar di perumahan bersubsidi.

Menurut Joko, sudah banyak (yang dikerjakan), tetapi memang pekerjaan rumah Pemerintah juga cukup berat. Adalah tugas semua untuk membantunya.

"Beliau ini sangat menginspirasi kita semua, karena dengan seabreg pekerjaan tetapi Pak Basuki ini jarang sekali kelihatan lelah dan penampilannya selalu sederhana,” ujar Joko.

Pada kesempatan tersebut, dia juga memberikan beberapa masukan kepada Kementerian PUPR. Di antaranya menyinggung soal pentingnya konsistensi kebijakan dan adanya kesinambungan anggaran KPR FLPP bersubsidi untuk terus membantu masyarakat memperoleh rumah yang terjangkau.

Selain itu, konsistensi pasokan juga perlu dijaga, salah satunya lewat penetapan batasan harga jual rumah subsidi secara pasti, setidaknya hingga lima tahun ke depan.

Hal itu agar pengembang dapat mengatur cashflow usaha, mengingat pengembang swasta membangun dengan modal sendiri.

Terakhir, Joko menyampaikan kepada Basuki bahwa kebijakan di sektor properti berhubungan erat dengan lima kementerian sekaligus yaitu Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian KLHK dan Kementerian Perhubungan.

“Kalau boleh pak, mohon dirjen (direktur jenderal) yang mengurusi perumahan ini ditambah biar semakin kuat, sehingga kinerja sektor perumahan semakin optimal,” kata Joko.

Menanggapi curhatan Ketua Umum REI, Basuki menegaskan anggaran untuk sektor perumahan setiap tahun selalu ditingkatkan khususnya untuk program KPR subsidi FLPP.

“Tahun depan juga jangan khawatir, karena kalau memang terserap habis langsung akan ditambah. Tapi karena kewenangannya bukan di Kementerian PUPR, maka nanti dari BUN (bendahara umum negara) akan langsung disalurkan kepada bank-bank penyalur KPR FLPP,” jelas Basuki.