Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Ekosistem Transportasi Publik, Pemerintah Harus Perkuat Kebijakan

Kompas.com - 11/05/2024, 17:00 WIB
Masya Famely Ruhulessin,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam membangun ekosistem transportasi publik, khususnya yang berbasis listrik atau baterai, pemerintah perlu menguatkan kebijakan dengan menerapkan transportasi publik sebagai prioritas wajib dan dasar pelayanan masyarakat.

Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam revisi itu, perhubungan harus masuk kebutuhan dasar,” ungkap Djoko dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Dikatakan, dalam revisi perlu disertakan penguatan peraturan daerah angkutan umum, yaitu 5 persen untuk angkutan umum.

Baca juga: Hampir Sejuta Orang Mudik Gunakan Angkutan Umum

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri perlu memasukkan pedoman untuk mencari pembiayaan angkutan massal.

Menurut Djoko, seiring dengan penguatan kebijakan dasar pelayanan masyarakat, mau tak mau pemerintah daerah akan memprioritaskan pengadaan kendaraan hingga rute.

Sarana dan prasarana yang terbangun ini akan membuat masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.

Dalam membangun ekosistem itu pula, pemerintah memang perlu melakukan kolaborasi lintas sektor, seperti dengan perbankan dan pengembang perumahan.

“Meski begitu, tetap transportasi publik harus disubsidi oleh pemerintah karena ini bagian dari kewajiban pemerintah,” jelas Djoko.

Selain lintas sektor, agar terwujud ekosistem bertransportasi massal, perlu ada juga kolaborasi dari tingkat Kementerian kondisi transportasi publik masih buruk karena di level kementerian tidak sejalan akibat kepentingan atau ego sektoral.

Baca juga: Manjakan Pengguna Angkutan Umum di IKN, Pemerintah Adopsi Sistem Ini

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) justru melakukan kebijakan dengan kendaraan pribadi listrik, seharusnya yang diperluas dan diperbanyak kendaraan angkutan umumnya.

Kemenperin justru mendorong untuk membeli motor listrik, padahal kebutuhannya adalah transportasi umum.

Padahal jumlah kendaraan bermotor ini sudah sangat tinggi di Jabodetabek. Sementara populasi kendaraan umum makin berkurang dan usia produktif menurun.

Sebelumnya, Kemenperin, memiliki program insentif kendaraan listrik sebesar Rp 12,3 triliun. Namun, program itu dinilai kurang jelas karena tidak merinci jenis kendaraannya.

Lalu, mereka menambah program dengan membeli bus dalam dua tahun anggaran 2023-2024 sebanyak 552 unit.

Baca juga: Transportasi Umum, Tantangan Besar Ratusan Daerah di Indonesia

Pengadaan kendaraan itu pun menyisakan pertanyaan karena akan diberikan ke kota mana saja. Tidak adanya komunikasi terbuka dengan Kemenperin membuat pengadaan bus itu tidak jelas.

Sebenarnya Indonesia sudah dapat memproduksi bus Listrik dalam negeri oleh PT Inka. Produk PT Inka itu sudah digunakan saat G20 di Bali November 2022 lalu.

“Sudah semestinya, pemerintah melalui kementerian-kementerian mendorong produksi dan pembelian bus listrik dalam negeri, bukan dari luar negeri. Ini bukan membenturkan, tapi kita melihat ada krisis transportasi publik saat ini,” tambah Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com