Petakan PTSL, Kementerian ATR/BPN Bakal Motret dari Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melaksanakan pemotretan udara dalam proses pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Fase VI tahun 2023.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (26/1/2023).

“Saya berharap teman-teman melakukan pemotretan udara saat awal proyek sehingga pemetaan relatif cepat, akurat, fleksibel,” jelasnya.

Dengan begitu, Kementerian ATR/BPN bisa mengejar target lengkap. Sebab, apabila seluruh data terdaftar dengan lengkap satu desa, satu kelurahan, satu kota, dan kabupaten terpetakan semua, maka hal itu akan terkontrol.

“Namun saya ingatkan bahwa peta lengkap bukanlah akhir tapi awal dari pekerjaan, khususnya bagi Ditjen SPPR,” ungkap Virgo.

Baca juga: Incar 5,9 Juta Bidang Tanah Terdaftar PTSL, BPN Bakal Pakai Drone

Dia juga menuturkan, PTSL-PM merupakan hal penting dalam rangka memetakan bidang tanah milik masyarakat, sehingga setiap bidang tanah yang dimiliki masyarakat menjadi valid.

Selain itu, dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

“Ini jadi penting ketika masyarakat sudah terlibat dalam penentuan batas-batas tanah di setiap desa, sehingga tanahnya terjaga karena masyarakat terlibat menyusun data-data pertanahan. Dengan demikian, tidak ada masalah dan sengketa," ujar Virgo.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menyelenggaraka Rapat Persiapan PTSL-PM di Banyuwangi selama tiga hari yakni, 24 Januari 2023 hingga 26 Januari 2023.

PTSL-PM ini merupakan kegiatan bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan World Bank pada Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA).

Virgo pun mengarahkan agar kegiatan PTSL-PM ini harus cepat dikejar, namun tetap memperhatikan kualitas.

“Kenapa hal ini kita kejar, pertama peluang keuangan di tengah keadaan yang sedang tidak bagus serta tujuan dari mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia adalah meningkatkan nilai kemudahan berusaha dengan tetap memperhatikan kualitas yang terukur,” tandas dia.