Kapan Konstruksi Tol Akses Patimban Dimulai? Ini Bocorannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban rencananya dimulai pada paruh kedua tahun 2023. Itupun ruas yang menjadi kewenangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Mengingat porsi pembangunan jalan tol yang membentang sepanjang 37,05 km dan memiliki lima seksi ini terbagi menjadi dua.

Meliputi porsi BUJT PT Jasamarga Akses Patimban (JAP) sepanjang 14,11 km yang mencakup Seksi 1 dan 2. Sementara porsi Pemerintah sepanjang 22,94 km, mencakup Seksi 3-5.

Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, konstruksi jalan tol porsi BUJT direncanakan mulai pada Semester 2 Tahun 2023 dan diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2024.

"Pengerjaan porsi dukungan Pemerintah dilakukan secara simultan dan direncanakan selesai secara bersamaan dengan porsi BUJT," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Kementerian PUPR, Rabu (25/01/2023).

Adapun kelima seksi Tol Akses Patimban meliputi Seksi 1 Junction Cipeundeuy-SS Cipeundeuy sepanjang 2,65 Km, Seksi 2 SS Cipeundeuy-SS Pasir Bungur 10,06 Km.

Lalu, Seksi 3 SS Pasir Bungur-SS Tambak Dahan sepanjang 16,10 km, Seksi 4 SS Tambak Dahan-SS Pusakanegara 7,11 Km, dan Seksi 5 SS Pusakanegara-Patimban 1,13 Km.

Baca juga: Tol Akses Patimban Lewati 20 Desa dari 10 Kecamatan di Jabar, Ini Trasenya

Jalan tol ini akan terkoneksi dengan Jalan Tol Cikampek-Palimanan di sisi Selatan dan terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban di sisi Utara.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan agar seluruh pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun BUJT untuk bekerja lebih cepat agar target pengoperasian Jalan Tol Akses Patimban pada September 2024 mendatang dapat tercapai.

Ia pun meminta agar proses pembebasan lahan khususnya untuk pekerjaan porsi Pemerintah segera dilakukan mulai akhir Januari ini.

Selain percepatan pembangunan fisik, Basuki juga meminta agar memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Termasuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Harus menggunakan produk dalam negeri, jangan impor," pungkas Menteri PUPR.