Bank Mandiri Guyur Kredit Rp 2,3 Triliun Buat Proyek Infrastruktur Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 2,3 triliun kepada dua Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk pembangunan dua proyek infrastruktur milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kedua BUP yang mendapatkan pinjaman dari Bank Mandiri adalah PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur dan PT Baja Titian Utama.

Wika Tirta Jaya Jatiluhur memperoleh kredit sebesar Rp 572,6 miliar untuk pelaksanaan proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I.

Sementara Baja Titian Utama mendapatkan pinjaman Rp 1,732 triliun untuk proyek KPBU penggantian dan/atau duplikasi 37 Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.

Fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri ini diimplementasikan melalui penandatanganan antara Bank Mandiri dengan kedua BUP di Jakarta, Jumat (1/4/2022).

Baca juga: Dua Proyek Infrastruktur Dapat Kredit Sindikasi Rp 2,9 Triliun, Apa Saja?

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengungkapkan, ini merupakan dukungan perusahaan plat merah tersebut terhadap upaya pemerintah demi mempercepat penyediaan infrastruktur strategis.

“Seluruh infrastruktur ini menjadi strategis karena menyangkut hajat hidup masyarakat," jelas Darmawan dalam sambutannya dalam acara tersebut.

Darmawan berharap, keikutsertaan Bank Mandiri bisa membuktikan kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Tanah Air.

Kredit sindikasi pada proyek SPAM Regional Jatiluhur I memiliki tenor selama lebih dari 11 tahun, dimana keseluruhan pembangunan diharapkan selesai pada tahun 2024.

Nantinya, SPAM Regional Jatiluhur I direncanakan dapat meningkatkan menyuplai air minum sampai dengan 4.750 liter per detik.

Ini akan disalurkan ke Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, maupun Kabupaten Karawang.

Sementara fasilitas term loan (pinjaman berjangka) yang diberikan untuk proyek penggantian dan/atau duplikasi 37 jembatan CH di Pulau Jawa tersebut memiliki jangka waktu 12 tahun.

Ditargetkan agar proyek yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu bisa rampung dalam dua tahun.