Inggris Tawari Indonesia Project Routemap Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengapresiasi pemerintah Indonesia yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami tentu mengapresiasi pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang terus gencar melanjutkan pembangunan infrastruktur jaringan transportasi, membangun energi terbarukan, dan meningkatkan konektivitas baik fisik maupun digital," kata Owen dalam diskusi virtual, Rabu (06/10/2021).

Menurut Owen, pembangunan infrastruktur harus didukung oleh Project Routemap (peta rute proyek) yang jelas untuk memastikan agar prosesnya sesuai dengan yang diharapkan.

"Jadi Project Routemap  itu merupakan panduan atau modul dalam pembangunan infrastruktur. Dan ini cocok diterapkan untuk proyek apa pun," ujarnya.

Inggris merupakan pionir yang telah menerapkan Project Rutemap dalam pembangunan infrastruktur sejak 2014.

Baca juga: Suharso Monoarfa: Pembangunan Infrastruktur Tak Boleh Buka Akses Pengurasan SDA Nasional

Meliputi Project Routemap Factsheet, Project Routemap Handbook, NEW Organisational Design and Development Module, NEW Risk Management Module, NEW Requirements Module, NEW Governance Module, Asset Management Module, Execution Strategy Module, dan Procurement Module. 

Hngga saat ini Inggris juga telah memberikan berbagai program pelatihan mengenai Project Routemap kepada lebih dari 300 pejabat pemerintahan di Indonesia.

Oleh karena itu, Owen menawari Indonesia untuk dapat berkolaborasi dalam menerapkan Project Routemap pada setiap pembangunan infrastruktur.

Dilansir dari gov.uk, Routemap menyediakan konsep perencanaan yang jelas dalam melakukan pembangunan infrastruktur.

Routemap merupakan metodologi terstruktur dan teruji yang memastikan praktik terbaik dalam melaksanakan pembangunan.

Selain itu, Project Routemap juga dapat mengidentifikasi setiap penyebab dan indikasi utama gagalnya proyek infrastruktur. Dengan begitu hal-hal buruk tersebut dapat diantisipasi sejak awal.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan ada tiga aspek yang harus dipertimbangan dalam pembangunan infrastruktur yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pada aspek sosial, pembangunan infrastruktur tidak boleh menjadikan masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Justru, kata Suharso, pembangunannya ini mampu membuka peluang penghasilan bagi masyarakat di tiap simpulnya secara langsung.

Sementara aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur harus mampu memberikan manfaat finansial yang digunakan untuk membiayai keberlangsungan operasinya.

"Sehingga, penting perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur untuk dapat mengakomodasi hal tersebut dengan cermat dan komprehensif," kata Suharso.

Menurutnya, infrastruktur merupakan kunci sukses untuk mempercepat pembangunan ekonomi tanah air.

Dalam Visi-Misi Indonesia 2045, transformasi ekonomi harus dimulai tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

Maka dari itu, Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 demi mewujudkan Indonesia sebagai negara high-economy (berekonomi tinggi) tahun 2045 mendatang.