1.000 Rumah di Bengkulu Dibedah, Ini Rincian Lokasinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.000 Rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Bengkulu akan mendapatkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid memastikan hal ini dalam siaran pers, Rabu (6/10/2021).

“Kami siap untuk mendorong Program BSPS di Provinsi Bengkulu dengan target 1.000 RTLH," terang Khalawi.

Khalawi menuturkan, pelaksanaan BSPS tersebut dilakukan di delapan kabupaten dengan anggaran senilai Rp 20 miliar.

Menurut dia, BSPS sangat dibutuhkan pada masa ini agar masyarakat bisa terhindar dari paparan virus Covid-19.

Dengan tinggal di rumah layak huni, kondisi kesehatan masyarakat dapat lebih terjaga dan tentunya bertujuan membuat lingkungan menjadi lebih baik.

Dalam pelaksanaan BSPS, pihaknya juga menurutnkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertugas mendampingi masyarakat.

Baca juga: Dilengkapi Furnitur, Proyek Rusun ASN di Bengkulu Capai 70 persen

Sehingga, penggunaan anggaran program ini bisa terpantau dengan baik, serta kualitas bangunan juga lebih kuat dengan pelaksanaan konstruksi yang sesuai.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa terdata dengan baik," lanjut Khalawi.

Adapun delapan kabupaten di Bengkulu yang mendapatkan bantuan BSPS adalah Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 130 unit dan Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah 160 unit.

Lalu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kaur masing-masing sebanyak 120 unit, dan Kabupaten Kepahiang sejumlah 194 unit.

Selanjutnya, Kabupaten Muko-Muko sejumlah 50 unit, Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 110 unit, serta Kabupaten Seluma sebanyak 116 unit.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Wilayah Sumatera IV Tambat Yulis berharap, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ini dengan bergotong royong dan saling membantu satu sama lain.

"Pemda pun bisa melakukan program serupa sehingga lebih banyak masyarakat yang terbantu agar wilayahnya bebas dari RTLH,” tutup Tambat.