PLN Terima 20.000 Sertifikat Tanah dari BPN dengan Total Aset Rp 6,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) gencar melakukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masyarakat.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga aktif mendaftarkan aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mencatat sepanjang tahun 2020, PLN telah memperoleh 20.000 sertifkat tanah dari Kementerian ATR/BPN

"Selama tahun 2020 lalu, kami mendapat 20.000 sertifikat tanah dari Kementerian ATR/BPN dengan total nilai aset Rp 6,3 triliun," kata Zulkifli dalam keterangannya Rabu (07/04/2021).

Baca juga: Ini Sejumlah Pertimbangan Ditundanya Sertifikat Elektronik

Zulkifli menargetkan sebelum akhir tahun 2021 jumlah pendaftaran tanah aset PT PLN (Persero) dapat meningkat menjadi 27.000 sertifikat tanah.

"BPN telah membuka pintu kantor mereka dengan lebar terhadap PLN. Saya juga melihat Tim BPN melakukan pengukuran atas persil-persil tanah PT PLN (Persero)," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulkifli mengungkapkan bahwa 30 persen dari tanah PT PLN (Persero) sudah bersertifikat dan masih ada 57.000 bidang tanah yang belum bersertifikat.

Dari 57.000 bidang yang belum terdaftar itu, PT PLN (Persero) memprioritaskan 200 bidang agar dapat diselesaikan permasalahannya di tahun 2021.

"Untuk itu, kami mohon juga dukungan dari Kementerian ATR/BPN agar dapat membantu kami menyelesaikan permasalahan," tutur dia.

Zulkifli menerangkan bahwa PT PLN (Persero) telah bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN melalui Memorandum of Understanding yang dilakukan pada tanggal 27 November 2019.

Kedua institusi tersebut sepakat untuk bekerja sama dalam bidang tata ruang dan pertanahan.

MoU tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama di level daerah, yaitu antara Kepala Kantor Pertanahan dengan General Manager PT PLN (Persero).