Ini Sejumlah Pertimbangan Ditundanya Sertifikat Elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menuai polemik di kalangan masyarakat, pemberlakuan sertifikat elektronik secara resmi ditunda.

Hal ini menyusul kesepakatan bersama antara Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Ruang Nusantara II, Gedung MPR/DPR, Selasa (24/03/2021).

Selain menunda pemberlakuan sertifikat elektronik, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga meminta agar kebijakan ini dievaluasi kembali secara lebih mendalam.

"Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik," kata Doli.

Baca juga: Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik Ditunda

Adapun sejumlah pertimbangan yang mendasari keputusan ditundanya pemberlakuan sertifikat elektronik sebagai berikut:

1. Sampai saat ini Komisi II DPR RI belum menerima laporan program sertifikat elektronik dari Kementerian ATR/BPN.

2. Kekhawatiran berulangnya kasus KTP elektronik pada sertifikat elektronik.

3. Kekhawatiran lemahnya sistem keamanan sertifikat elektronik sehingga mudah dipalsukan.

4. Empat layanan digital pertanahan yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), serta Pengecekan Sertifikat Tanah yang belum mencapai hasil maksimal.

5. Banyak persepsi di luar konteks mengenai Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021, khususnya Pasal 16 Ayat 3 yang berbunyi Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.