PBB Loloskan Resolusi Kebencian Agama Setelah Pembakaran Al Quran, AS dan UE Menolak

Utusan Perancis mengatakan, hak asasi manusia adalah tentang melindungi manusia, bukan agama dan simbol.

Setelah pemungutan suara atas resolusi tersebut, utusan AS untuk Dewan HAM PBB, Michèle Taylor, mengatakan dengan lebih banyak waktu dan diskusi terbuka, sebuah konsensus dapat dicapai.

"Sayangnya, keprihatinan kami tidak ditanggapi dengan serius," katanya.

"Saya benar-benar patah hati karena dewan ini tidak dapat berbicara dengan suara bulat hari ini dalam mengutuk apa yang kita semua sepakati sebagai tindakan tercela atas kebencian anti-Muslim, sekaligus menghormati kebebasan berekspresi," tambahnya.

"Resolusi tidak bertujuan membatasi kebebasan berbicara"

Utusan Pakistan untuk PBB di Jenewa, Khalil Hashmi, mengatakan resolusi tersebut tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan berbicara, melainkan untuk mencapai keseimbangan.

"Sangat disesalkan, beberapa negara telah memilih untuk melepaskan tanggung jawab mereka untuk mencegah dan melawan momok kebencian agama," katanya.

"Sebuah pesan telah dikirim kepada miliaran orang yang memiliki keyakinan di seluruh dunia bahwa komitmen mereka untuk mencegah kebencian agama hanyalah basa-basi. Penentangan dari beberapa orang di ruangan itu berasal dari keengganan mereka untuk mengutuk penodaan publik terhadap Al Quran. Mereka tidak memiliki keberanian politik, hukum dan moral," tambahnya.

Baca juga: Swedia Tangkap 26 Orang Setelah Bentrokan Terkait Pembakaran Al Quran

Termasuk mengutuk pembakaran Al Quran

Resolusi tersebut mengutuk semua manifestasi kebencian agama termasuk tindakan penodaan Al Quran di depan umum dan terencana, serta mendesak agar mereka yang melakukan dimintai pertanggungjawaban.

Beberapa komentator liberal di Swedia berpendapat bahwa protes-protes tersebut harus dianggap sebagai ujaran kebencian, yang dilarang jika ditujukan kepada etnis atau ras tertentu.

Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa mengkritik agama harus diizinkan dan bahwa Swedia harus menolak tekanan untuk memberlakukan kembali undang-undang penistaan agama.

Polisi Swedia sebelumnya telah mencoba untuk melarang protes pembakaran Al Quran, tetapi ditolak oleh pengadilan dengan alasan kebebasan berbicara.

Bulan lalu, aksi tersebut diizinkan dengan alasan bahwa risiko keamanan tidak cukup kuat untuk membenarkan keputusan untuk menolak permintaan protes di bawah hukum yang berlaku.

Pemerintah Swedia mengeluarkan pernyataan setelahnya.

Mereka menyatakan menolak keras tindakan Islamofobia itu yang sama sekali tidak mencerminkan pendapat mereka.

Namun, hal tersebut menuai kritik keras dari para pendukung kebebasan berbicara yang menyatakan bahwa individu yang melakukan protes tersebut tetap berada dalam batas-batas hukum dan menggunakan kebebasan berekspresi sesuai dengan konstitusi.

Para pejabat di Stockholm khawatir situasi ini akan meningkat seperti kontroversi penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh sebuah surat kabar Denmark pada tahun 2005.

Baca juga: Rasmus Paludan, Pelaku Pembakaran Al Quran di Swedia, Pemimpin Partai Stram Kurs