Polisi India Larang Pelajar Tonton Dokumenter BBC soal Modi

NEW DELHI, KOMPAS.com - Sejumlah polisi dengan senjata gas air mata dan perlengkapan antihuru-hara berkumpul di Universitas Jamia Millia Islamia di New Delhi pada Rabu (25/1/2023), untuk mencegah pemutaran film dokumenter BBC tentang Perdana Menteri Narendra Modi. Beberapa mahasiswa bahkan ditahan setelah terlibat bentrok dengan kepolisian.

Adegan serupa terjadi di beberapa universitas lain pekan ini. Di Universitas Hyderabad misalnya, penyelidikan terhadap sekelompok mahasiswa yang memutar film dokumenter itu diluncurkan oleh administrator kampus.

Di sebuah universitas di Kerala selatan, anggota partai hindu-nasionalis Modi, Partai Bharatiya Janata (BJP), muncul untuk memprotes pemutaran film tersebut.

Baca juga: Alasan Dokumenter BBC Terkait Narendra Modi Dilarang Keras di India

Sementara di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, listrik dan internet diputus untuk menghentikan pemutaran film itu di serikat mahasiswa.

"Jelas pemerintah yang memutus aliran listrik,” kata ketua mahasiswa Aishe Ghosh. "Kami mendorong kampus-kampus di seluruh negeri untuk mengadakan pemutaran film sebagai tindakan perlawanan atas penyensoran,” tambahnya.

Ghosh juga mengeklaim bahwa beberapa mahasiswa dilukai oleh anggota kelompok sayap kanan dengan melemparkan batu ke arah mereka.

Baca juga: India Blokir Dokumenter BBC Terkait PM Narendra Modi

Pemerintah memang tengah berupaya menghentikan siapa pun di negara itu untuk menonton film dokumenter berjudul "India: Pertanyaaan Modi” itu. Dokumenter yang terdiri dari dua bagian itu membahas tentang sang perdana menteri dan perannya dalam politik India.

Pemerintahan Modi menyebut film itu sebagai propaganda, dan telah melarangnya untuk disiarkan atau dibagikan di media sosial.

Twitter dan YouTube tunduk pada pelarangan itu, begitu pula beberapa universitas memblokir mahasiswa untuk memutar film tersebut.

Baca juga: Telepon PM India, Zelensky Minta Dukungan Modi Terkait Formula Perdamaian Rusia-Ukraina

Catatan kebebasan pers yang buruk

Tekanan yang begitu kuat dari pemerintahan Modi pun tak pelak memicu tuduhan penyensoran dan serangan terhadap kebebasan pers dari lawan-lawan Modi.

Mahua Moitra, seorang anggota parlemen dari partai Kongres Trinamool Seluruh India (AITC), bahkan mengunggah tautan ke film tersebut di akun Twitter-nya seraya menuliskan: "baik, buruk, atau jelek - kami yang memutuskan. Pemerintah tidak berhak mengatur kami apa yang harus ditonton.”

"Anda bisa melarang, Anda bisa menekan pers, Anda bisa mengontrol institusi, tapi kebenaran adalah kebenaran. Dia selalu punya cara untuk muncul,” kata Rahul Gandhi, pemimpin partai oposisi Kongres Nasional India (INC) kepada wartawan pada Selasa (24/1/2023).

Human Rights Watch menyebut upaya pelarangan tersebut sebagai tipikal pemerintahan Modi, yang dinilai kerap mengambil tindakan keras untuk membatalkan liputan yang tidak disukainya.

Insiden pelarangan ini memang bukan pertama kalinya. Organisasi Reporters Without Border bahkan menempatkan India di peringkat 150 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia terbarunya. Angka itu turun delapan peringkat dalam setahun.

Baca juga: PM Narendra Modi: Presidensi G20 India Akan Berorientasi pada Tindakan

Propaganda Inggris atau kebenaran pahit?

Film dokumenter karya BBC yang dilarang Modi itu telah dirilis pada minggu lalu di Inggris, terdiri dari dua bagian yang memuat perjalanan karier politik sang perdana menteri.