India Blokir Dokumenter BBC Terkait PM Narendra Modi

NEW DELHI, KOMPAS.com - India telah memblokir penayangan film dokumenter BBC yang membahas kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat 2002.

Otoritas India mengatakan bahwa dilarang berbagi klip apa pun terkait hal itu melalui media sosial.

Arahan dikeluarkan memakai perintah darurat pemerintah di bawah aturan teknologi informasi.

Baca juga: Air India Didenda Rp 558 Juta karena Insiden Pria Kencingi Wanita di Pesawat

Ini disampaikan Kanchan Gupta, penasihat pemerintah, di akun Twitter-nya pada hari Sabtu (21/1/2023), sebagaimana dilansir Reuters.

Meskipun BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, video tersebut diunggah di beberapa saluran YouTube, kata Gupta.

Pemerintah telah mengeluarkan perintah kepada Twitter untuk memblokir lebih dari 50 cuitan yang terhubung ke video dokumenter tersebut dan YouTube telah diperintahkan untuk memblokir unggahan video tersebut, kata Gupta.

Baik YouTube dan Twitter telah mematuhi arahan, tambahnya.

Modi adalah menteri utama negara bagian barat Gujarat ketika dilanda kerusuhan komunal yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, menurut perhitungan pemerintah.

Kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Kekerasan meletus setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar, menewaskan 59 orang.

Baca juga: Kelompok Jurnalis India Desak Pemerintah Tolak Proposal Pengawasan Berita

Aktivis hak asasi manusia memperkirakan setidaknya dua kali lipat dari jumlah itu tewas dalam kerusuhan itu.

Modi membantah tudingan gagal menghentikan kerusuhan.

Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menyelidiki peran Modi dan lainnya dalam kekerasan tersebut

Mereka mengatakan dalam laporan setebal 541 halaman pada tahun 2012 dan tidak dapat menemukan bukti untuk menuntut menteri utama saat itu.

Baca juga: India Diprediksi Salip China sebagai Negara Terpadat di Dunia

Modi kemudian ditunjuk sebagai ketua partainya, Partai Bharatiya Janata nasionalis Hindu, yang dipimpinnya untuk berkuasa dalam pemilihan umum pada 2014 dan kemudian pada 2019.

Pekan lalu, seorang juru bicara kementerian luar negeri India menyebut film dokumenter BBC sebagai karya propaganda yang dimaksudkan untuk mendorong narasi yang didiskreditkan.