Korea Utara Bantah Kirim Senjata ke Rusia untuk Perang di Ukraina

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara pada Selasa (8/11/2022) membantah klaim Amerika Serikat (AS) bahwa mereka melakukan transaksi senjata dengan Rusia untuk perang di Ukraina.

Media Pemerintah Korut KCNA melaporkan, Korea Utara juga tidak berencana melakukan transaksi senjata dengan Rusia ke depannya.

Pekan lalu, juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, AS memiliki informasi yang mengindikasikan Korea Utara diam-diam memasok sejumlah peluru artileri kepada Rusia.

Baca juga: Gedung Putih: Korut Diam-diam Kirim Senjata ke Rusia untuk Perang di Ukraina

Kirby menuturkan, Korea Utara berusaha menyamarkan pengiriman dengan menyalurkannya melalui negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ia juga berujar bahwa Washington sedang memantau apakah pengiriman tersebut sudah diterima.

Namun, seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebut tuduhan itu sebagai rumor dan berkata, Pyongyang "tidak pernah memiliki 'urusan senjata' dengan Rusia" serta "tidak memiliki rencana untuk melakukannya di masa depan."

"Kami menganggap langkah AS seperti itu sebagai bagian dari upaya permusuhannya untuk menodai citra DPRK (inisial nama resmi Korut) di arena internasional dengan menerapkan 'resolusi sanksi' ilegal dari (Dewan Keamanan PBB) terhadap DPRK," kata pejabat itu yang dikutip KCNA.

Korea Utara adalah satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan wilayah separatis Ukraina, dan menyatakan dukungan untuk pencaplokan Rusia atas daerah-daerah Ukraina.

Baca juga:

• Sama-sama Bermasalah dengan Barat, Rusia dan Korea Utara Tempa Hubungan Lebih Mesra
• Bantuan Senjata Apa Saja yang Bisa Diberikan Korea Utara pada Rusia?
• Seberapa Mumpuni Senjata Korea Utara saat Diminta Bantuan Rusia?

"Korea Utara jelas menggunakan perang Ukraina untuk mempererat hubungannya dengan Rusia," kata Victor Cha dari Center for Strategic and International Studies yang berbasis di AS, dikutip dari Reuters.

Komentar Kirby mengisyaratkan bahwa Washington akan mengawasi pengiriman, tetapi tidak akan mencegatnya karena tidak yakin senjatanya bakal berdampak signifikan dalam perang.

Akan tetapi, AS memiliki kapasitas melacak pengiriman, dan intersepsi bisa menjadi opsi mengingat Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dan dapat memblokade tindakan apa pun di sana, tambah Cha.

"Untuk menghindari pertengkaran militer, otoritas AS dapat berkoordinasi dengan negara-negara yang bersedia menahan kargo di bea cukai untuk mencegahnya masuk ke medan perang," terangnya.

Baca juga: Ini Deretan Rudal yang Diuji Coba Korea Utara