Mantan PM Australia Ketahuan Pernah Diam-diam Tunjuk Diri Sendiri Rangkap Jadi Menteri

CANBERRA, KOMPAS.com – Mantan PM Australia Scott Morrison kini menjadi sorotan setelah terungkap dia pernah menunjuk dirinya sendiri untuk menduduki beberapa jabatan menteri secara rahasia.

Dalam pemerintahan terdahulu, Scott Morrison yang menduduki posisi perdana menteri,  pernah menunjuk dirinya sendiri secara diam-diam untuk mengelola urusan kesehatan, keuangan, bendahara, urusan dalam negeri serta sains dan sumber daya, antara Maret 2020 hingga Mei 2021.

Langkah itu kini mendapat kecaman keras dari PM Anthony Albanese, yang telah meminta pendapat dari Jaksa Agung untuk melihat kemungkinan adanya pelanggaran hukum ketatanegaraan.

Baca juga: Misteri Kematian Dua Perempuan Bersaudara dari Arab Saudi yang Jasadnya Ditemukan di Australia

Kepada Radio ABC, PM Australia Anthony Albanese menegaskan pemerintahannya akan menutupi semua celah yang sebelumnya telah memungkinkan Morrison untuk menunjuk dirinya sendiri dalam beberapa portofolio jabatan menteri.

"Kita membutuhkan rekomendasi tentang bagaimana hal ini dapat dihindari di masa depan, karena sangat merusak demokrasi," kata dia.

Albanese menyampaikan, yang diketahui oleh publik adalah Morrison saat itu melakukan pengelolaan bersama untuk urusan kesehatan, keuangan, dan sumber daya.

Morrison membela diri dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan sebagai cadangan untuk menteri-menteri yang bertugas saat ini di saat puncak pandemi Covid-19, sebagai sebuah "perlindungan dan redundansi".

"Kita berurusan dengan sejumlah besar kebijakan dan uang yang dibayarkan," kata Morrison kepada stasiun radio Sydney 2GB.

Baca juga: Modus Penipuan Mirip Mama Minta Pulsa Mulai Marak di Australia

"Saat itu merupakan masa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akibatnya menjadi waktu yang tidak biasa," ungkap dia.

"Masalahnya sangat kompleks, masalah yang rumit dalam pemerintahan, saya menerapkan serangkaian pengaturan untuk memastikan semua keputusan dalam diambil dengan cepat. Itulah krisis nyata yang kita hadapi," tambah Morrison.

Morrison meminta maaf kepada mantan Menteri Keuangan Mathias Cormann karena merahasiakan langkahnya, dengan dalih keputusan ini telah disahkan oleh kantornya.

Dia mengaku tidak ingat lagi apakah dirinya telah mengambil-alih kewenangan atas portofolio lainnya.

Portofolio yang tak terkait pandemi

Namun, Morrison juga mengakui bahwa dia mengambil-alih portofolio sumber daya pada 2021 untuk mengatasi sikap Menteri Keith Pitt saat itu demi memblokir lisensi eksplorasi minyak bumi di lepas pantai New South Wales Central.

Baca juga: Dubes China: Perlu Banyak Hal Sebelum Perbaiki Hubungan Australia-Beijing

Dia mengakui bahwa keputusan itu tidak ada hubungannya dengan pandemi.

"Langkah itu sengaja saya ambil agar bisa menjadi pembuat keputusan karena pentingnya masalah tersebut," kata Morrison.

"Ini kewenangan seorang menteri yang tidak diawasi oleh kabinet. Menteri terkait membuat keputusan sendiri dan perdana menteri tidak dapat mengarahkan menteri," jelas dia.

Morrison mengaku selalu menghormati peran Menteri Keith sebagai pembuat keputusan.

"Jika saya ingin menjadi pembuat keputusan, saya harus mengambil langkah yang telah saya ambil," tambahnya.

Ketika ditanya mengapa dia merahasiakan mengambil alih kewenangan dari kementerian kabinetnya sendiri, Morrison berpendapat bahwa hal itu adalah keputusan antara dirinya dan menteri terkait dan bukan masalah kabinet.

Perlu lembaga antikorupsi federal

Ketua Pusat Integritas Publik Anthony Whealy QC berpendapat meskipun sangat tidak lazim, kecil kemungkinan tindakan mantan PM Australia Morrison akan diselidiki oleh badan integritas federal.

Baca juga: PM Anthony Albanese Yakin AUKUS Tak Akan Ganggu Hubungan Australia-Indonesia

"Jika kejadiannya di New South Wales, mungkin saja perilaku semacam ini dapat diselidiki. Tapi di Victoria aturannya tidak memungkinkan untuk diselidiki," jelas Whealy.

Mantan asisten komisaris lembaga anti korupsi (ICAC) New South Wales ini menyebut langkah Morrison dapat mengarah pada dorongan untuk memperluas kewenangan badan integritas federal.

"Seluruh sistem pemerintahan demokratis Westminster mengharuskan kita untuk mengetahui siapa yang memiliki kekuasaan dalam kaitannya dengan portofolio kementerian," terang dia.

Pakar hukum konstitusional di Monash University, Profesor Luke Beck, mengatakan keputusan Morrison itu sebenarnya sah tapi "sangat aneh".

"Secara teknis hal ini mungkin legal, tapi tidak sesuai dengan konvensi konstitusional," jelasnya.

"Konvensi yang berlaku di negara ini mengharuskan identitas menteri diumumkan dalam Lembaran Negara, bahwa identitas menteri diketahui oleh parlemen," kata Profesor Beck.

Sementara itu dalam sebuah pernyataan, Gubernur Jenderal David Hurley telah mengeluarkan konfirmasi jika dia telah menandatangani penunjukan berbagai portofolio oleh Morrison.

Namun, Profesor Beck menilai Gubernur Jenderal perlu memberikan penjelasan lebih gamblang tentang apa yang terjadi dan kapan penunjukan itu disahkan.

Baca juga: Iseng Beli Lotre di Menit Terakhir, Wanita Australia Malah Menang Jackpot Rp 21 Miliar

PM Albanese mengatakan dia tidak berniat untuk "memberikan penilaian" pada Gubernur Jenderal.

"Saya pikir kesalahan itu berada pada pemerintah sebelumnya," kata PM Albanese.

"Gubernur Jenderal bertindak atas saran pemerintah. Mari kita perjelas di sini, Scott Morrison yang memprakarsai tindakan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini," tambahnya.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari berbagai artikel ABC News