Irak Bergejolak, Massa Terobos Zona Hijau dan Menduduki Gedung Parlemen

Demonstrasi Sabtu (30/7/2022) terjadi setelah kerumunan pendukung Sadr juga menerobos Zona Hijau Baghdad pada Rabu (27/7/2022) meskipun polisi menembakkan gas air mata.

Mereka pergi dua jam kemudian tetapi hanya setelah Sadr menyuruh mereka pergi.

Kekhawatiran akan pemerintahan pro-Iran

Pada Sabtu (30/7/2022), pasukan keamanan menutup jalan di ibu kota menuju Zona Hijau Baghdad dengan balok beton besar.

"Kami di sini untuk sebuah revolusi," kata seorang pengunjuk rasa, Haydar al-Lami.

"Kami tidak ingin koruptor; kami tidak ingin mereka yang berkuasa kembali... Sejak 2003, mereka hanya merugikan kami," katanya, merujuk pada tahun ketika invasi pimpinan AS menggulingkan diktator Saddam Husein.

Secara konvensi, jabatan perdana menteri jatuh ke tangan seorang pemimpin dari mayoritas Syiah Irak.

Sadr awalnya mendukung gagasan pemerintahan mayoritas. Sebab itu diyakini akan mengirim lawan Syiahnya dari kelompok Coordination Framework ke posisi oposisi.

Baca juga: Dituduh Menyelundupkan Artefak, Ahli Geologi Inggris Dihukum 15 Tahun Penjara di Irak

Coordination Framework menarik anggota parlemen dari partai mantan perdana menteri Nuri al-Maliki dan Aliansi Fatah yang pro-Iran, cabang politik dari kelompok paramiliter bekas pimpinan Syiah Hashed al-Shaabi.

Akan tetapi pada 12 Juni, 73 anggota parlemen Sadr mengundurkan diri dalam sebuah langkah yang dilihat sebagai upaya untuk menekan para pesaingnya mempercepat pembentukan pemerintahan.

AFP PHOTO/AHMAD AL-RUBAYE Pendukung ulama Moqtada Sadr, memprotes pencalonan blok saingan untuk perdana menteri, berkumpul di dalam parlemen Irak di Zona Hijau keamanan tinggi ibukota Baghdad, pada 30 Juli 2022.

Akhir bulan itu, 64 empat anggota parlemen baru kemudian dilantik dan justru menjadikan blok pro-Iran sebagai yang terbesar di parlemen.

Hal itu memicu kemarahan para pendukung Sadr, yang menurut sumber keamanan juga menggeledah kantor partai Dakwah Maliki di Baghdad pada Jumat (29/7/2022) malam, serta gerakan Hima Ammar al-Hakim yang merupakan bagian dari Coordination Framework.

"Kita ingin mereka (pengunjuk rasa) menunggu sampai pemerintah dibentuk untuk mengevaluasi kinerjanya, memberikan kesempatan atau jika tidak untuk menantangnya," kata Hakim dalam wawancara baru-baru ini dengan BBC Arabic.

"Gerakan Sadrist memiliki masalah dengan gagasan bahwa Coordination Framework akan membentuk pemerintahan," katanya.