Kerusuhan di Libya Pecah Lagi, Pengunjuk Rasa Serbu dan Bakar Gedung Parlemen

Dbeibah adalah perdana menteri Libya sementara, yang menjabat ditunjuk oleh komisi yang didukung PBB pada 2021.

Dia sejak itu menolak mundur, dengan mengatakan hanya akan melakukannya jika ada pemerintahan terpilih. Pemerintahannya berbasis di ibu kota Tripoli.

Sementara itu saingannya, Fathi Bashagha, diangkat sebagai perdana menteri oleh parlemen timur negara itu, yang berbasis di kota Tobruk, pada Februari 2022. Pemerintahannya didukung oleh komandan militer Jenderal Khalifa Haftar.

Kedua belah pihak didukung oleh milisi dan kekuatan asing yang berbeda.

Baca juga: 10 Mayat Ditemukan di Kapal Migran di Lepas Pantai Libya

Kebuntuan politik

Pemilihan presiden dan parlemen, yang semula ditetapkan pada Desember tahun lalu, dimaksudkan untuk mengakhiri proses perdamaian yang dipimpin PBB, setelah berakhirnya putaran kekerasan besar terakhir pada 2020.

Tetapi pemungutan suara tidak pernah terjadi, karena beberapa pencalonan yang kontroversial dan ketidaksepakatan terkait hukum jajak pendapat antara sumber-sumber kekuatan yang bersaing di timur dan barat negara itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada Kamis (30/6/2022) bahwa pembicaraan antara lembaga-lembaga Libya yang bersaing yang bertujuan untuk memecahkan kebuntuan telah gagal untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan utama.