Irak Sahkan UU untuk Mengkriminalisasi Hubungan dengan Israel

BAGDAD, KOMPAS.com - Parlemen Irak telah mengesahkan undang-undang (UU) yang mengatur normalisasi hubungan dengan Israel sebagai tindakan kriminal dan pelanggaran hukum tersebut dapat dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

UU berjudul "Mengkriminalisasi Normalisasi dan Pembentukan Hubungan dengan Entitas Zionis" itu telah disetujui pada Kamis (26/5/2022) dengan 275 legislator memberikan suara mendukungnya di majelis 329 kursi Irak.

Dilansir dari Al Jazeera, Parlemen mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa UU itu adalah cerminan sejati dari kehendak rakyat.

Baca juga: Rencanakan Pembunuhan George W. Bush, Pria Irak Ditangkap FBI di AS

Parlemen Irak tidak dapat bersidang pada masalah lain kecuali UU yang melarang hubungan dengan Israel, termasuk memilih presiden baru dan membentuk pemerintahannya sendiri, yang telah memperpanjang kebuntuan politik di negara itu.

Irak tidak pernah mengakui Israel dan warga serta perusahaan di Irak tidak dapat mengunjungi Israel.

Kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.

UU baru juga menimbulkan risiko bagi perusahaan yang bekerja di Irak dan terbukti melanggar hukum, yang berlaku untuk semua orang Irak, lembaga negara dan independen, serta orang asing yang bekerja di negara itu, menurut teks yang dibawa oleh Kantor Berita Irak (INA).

Asal mula UU

Dilaporkan bahwa, UU "Mengkriminalisasi Normalisasi dan Pembentukan Hubungan dengan Entitas Zionis" diusulkan oleh ulama Syiah berpengaruh Muqtada al-Sadr yang partainya memenangkan lebih banyak kursi di parlemen Irak dalam pemilihan Oktober lalu.

Baca juga: George W Bush Salah Sebut Ukraina Jadi Irak, Penonton Tertawa

Ulama tersebut menyerukan agar rakyat Irak turun ke jalan untuk merayakan “pencapaian besar” dari pengesahan undang-undang tersebut.

Ratusan orang kemudian berkumpul di Baghdad tengah, meneriakkan slogan-slogan anti-Israel.

Pertemuan itu terjadi di Tahrir Square menyusul sebuah tweet oleh al-Sadr, yang mendesak para pengikutnya untuk mengucapkan doa terima kasih dan turun ke jalan untuk merayakannya.

Partai al-Sadr selama ini dikenal menentang hubungan dekat Irak dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Legislator dari partai al-Sadr mengatakan mereka mengusulkan UU untuk mengekang klaim oleh partai-partai saingan yang didukung Iran bahwa al-Sadr membuat koalisi dengan Sunni dan Kurdi yang mungkin memiliki hubungan rahasia dengan Israel.

Baca juga: Badai Pasir Irak: 1.000 Orang Dilarikan ke RS, Langit Jadi Oranye

Pada wal tahun ini, Iran menembakkan selusin rudal balistik ke kota Irbil di utara Irak yang dikuasai Kurdi, dengan mengatakan pihaknya menargetkan pangkalan intelijen Israel.

Rumah Baz Karim, CEO perusahaan minyak KAR GROUP, rusak berat dalam serangan itu.

KAR telah dituduh di masa lalu diam-diam menjual minyak ke Israel.

Undang-undang baru itu juga muncul beberapa bulan setelah konferensi kontroversial diadakan di wilayah otonomi Kurdistan Irak, mempromosikan normalisasi hubungan dengan Israel.

Konferensi tersebut berlangsung September 2021 lalu dan mengikuti jejak negara-negara Arab lainnya yang menandatangani Kesepakatan Abraham yang ditengahi AS tentang normalisasi hubungan.

Beberapa negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, menjalin hubungan dengan Israel dengan latar belakang keprihatinan bersama tentang ancaman yang mungkin ditimbulkan Iran terhadap wilayah tersebut.

Arab Saudi, sekutu dekat AS, telah menjadikan kondisi normalisasi apa pun dengan Israel bahwa pencarian Palestina untuk menjadi negara bagian di wilayah yang diduduki oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967 ditangani.

Baca juga: Mheibes, Permainan Khas Ramadan di Irak