Mereka mengedarkan rancangan resolusi kepada anggota Dewan Keamanan PBB yang akan mengakhiri sejumlah sanksi terhadap Korea Utara termasuk larangan ekspor makanan laut dan tekstil, pembatasan impor produk minyak olahan, larangan warganya bekerja di luar negeri, dan mengirim pulang penghasilan mereka.
Ini menekankan kesulitan ekonomi di Korea Utara dan mengatakan sanksi ini dan lainnya harus dicabut dengan maksud meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil.
Dewan Keamanan PBB telah berulang kali menyatakan akan memodifikasi, menangguhkan atau mencabut sanksi jika Korea Utara memenuhi tuntutannya, tetapi Pyongyang telah mengabaikannya dan memajukan program nuklir dan rudal balistiknya.
Baca juga: Korea Utara Naikkan Anggaran Penanganan Virus Setelah Buka Perbatasan dengan China
Rancangan resolusi Rusia-China untuk mencabut beberapa sanksi utama tidak pernah dilakukan pemungutan suara karena tentangan dari banyak anggota dewan.
Dalam pernyataan pada Senin, 11 negara mengatakan mereka siap untuk berkolaborasi dengan Dewan Keamanan PBB pada pendekatan yang dapat disepakati bersama untuk mengatasi provokasi Korea Utara.
Tetapi, mereka mengatakan ini harus dimulai dengan premis dasar bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk berbicara secara terbuka tentang pelanggaran yang jelas dan berulang terhadap resolusi Dewan Keamanan.
Kesebelas negara mendesak semua 193 negara anggota PBB untuk menerapkan semua resolusi terkait Korea Utara dan mendesak Pyongyang untuk menanggapi secara positif dan memilih dialog atas ketidakstabilan dan memprioritaskan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia rakyatnya atas senjata pemusnah massal dan program rudal balistik yang melanggar hukum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.