Gerai KFC hingga KIA Ditutup Paksa di India Imbas Kicauan Soal Kashmir

NEW DELHI, KOMPAS.com - Gerai milik beberapa perusahaan multinasional dipaksa ditutup oleh kelompok-kelompok garis keras India, setelah anak perusahaan mereka yang berbasis di Pakistan mengunggah pesan di media sosial untuk mendukung Kashmir.

Sejumlah perusahaan multinasional dilaporkan mengunggah pesan di media sosial pada 5 Februari bertepatan dengan Hari Solidaritas Kashmir Pakistan.

Perayaan itu diadakan setiap tahun untuk memperingati pengorbanan warga Kashmir, yang berjuang untuk menentukan nasib sendiri.

Pesan itu kemudian menyebabkan kemarahan di antara pengguna media sosial di India.

Baca juga: Perempuan Muslim India Lawan Larangan Berhijab di Sekolah: Saya Hanya Membela Hak dan Pendidikan

Lusinan toko dan ruang pameran milik Pizza Hut, KFC dan raksasa mobil Korea Selatan – Hyundai dan KIA – ditutup di negara bagian India barat.

Dilansir Al Jazeera pada Minggu (13/2/2022), aksi penutupan paksa itu dialkukan oleh anggota kelompok supremasi Hindu – Bajrang Dal dan Vishwa Hindu Parishad (VHP atau Dewan Hindu Dunia) – terkait dengan Partai Bhartiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra modi.

“Perusahaan-perusahaan ini tidak dapat melakukan bisnis di India dan pada saat yang sama mendukung pendirian Pakistan di Kashmir,” Dinesh Navadiya, bendahara nasional VHP, mengatakan kepada kantor berita Reuters selama protes di kota Surat.

Gujarat | Bajrang Dal members staged a protest at food joints of KFC, Dominos, Pizza Hut & showrooms of Hyundai Motor Company, Kia Motors in Ahmedabad against their social media post supporting 'Kashmir Solidarity Day' pic.twitter.com/7p16hQ5na7

— The Times Of India (@timesofindia) February 12, 2022

Meneriakkan slogan-slogan seperti “Kashmir adalah Milik Kita” dan mengenakan selendang safron, lebih dari 100 anggota Bajrang Dal juga bergabung dalam protes – salah satu dari beberapa yang diadakan di Gujarat, negara bagian asal Perdana Menteri Modi.

Kehebohan itu menekankan risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di kedua wilayah yang bersaing, India dan Pakistan, yang menguasai sebagian Kashmir tetapi keduanya mengklaim wilayah Himalaya itu secara penuh.

BJP selama beberapa dekade berkampanye menentang otonomi terbatas yang diberikan kepada Kashmir yang dikelola India oleh konstitusi India.

Baca juga: POPULER GLOBAL: Paus Benediktus XVI Minta Maaf | Tokoh Anti-toleransi Berpeluang Jadi PM India

Pada Agustus 2019, Perdana Menteri Modi membatalkan Pasal 370 konstitusi India yang menjadi dasar status khusus Kashmir. Seiring waktu, India menipiskan otonomi wilayah mayoritas Muslim.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Modi menginjak-injak kebebasan sipil dan menangkap wartawan dan aktivis hak asasi manusia saat undang-undang, yang menurut warga Kashmir akan bertentangan dengan kepentingan penduduk setempat, disahkan.

'Ketidaksenangan terhadap pemerintah'

India mengatakan Pakistan mendukung pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan New Delhi di Kashmir yang dikelola India yang pecah pada 1990-an. Pakistan membantah tuduhan itu dan mengatakan hanya memberikan dukungan diplomatik dan moral bagi rakyat Kashmir.

“Kami memprotes secara damai terhadap perusahaan-perusahaan ini atas cuitan oleh afiliasi Pakistan mereka untuk mendukung Kashmir,” kata Hitendrasinh Rajput, juru bicara unit negara bagian VHP di kota terbesar di Ahmedabad, Gujarat.

“Kami ingin menjelaskan kepada perusahaan-perusahaan ini dan lainnya bahwa Kashmir adalah bagian tak terpisahkan dari India,” kata Rajput.

Baca juga: Malala Yousafzai Geram Ada Larangan Berhijab di Sekolah Karnataka India