Gerai KFC hingga KIA Ditutup Paksa di India Imbas Kicauan Soal Kashmir

NEW DELHI, KOMPAS.com - Gerai milik beberapa perusahaan multinasional dipaksa ditutup oleh kelompok-kelompok garis keras India, setelah anak perusahaan mereka yang berbasis di Pakistan mengunggah pesan di media sosial untuk mendukung Kashmir.

Sejumlah perusahaan multinasional dilaporkan mengunggah pesan di media sosial pada 5 Februari bertepatan dengan Hari Solidaritas Kashmir Pakistan.

Perayaan itu diadakan setiap tahun untuk memperingati pengorbanan warga Kashmir, yang berjuang untuk menentukan nasib sendiri.

Pesan itu kemudian menyebabkan kemarahan di antara pengguna media sosial di India.

Lusinan toko dan ruang pameran milik Pizza Hut, KFC dan raksasa mobil Korea Selatan – Hyundai dan KIA – ditutup di negara bagian India barat.

Dilansir Al Jazeera pada Minggu (13/2/2022), aksi penutupan paksa itu dialkukan oleh anggota kelompok supremasi Hindu – Bajrang Dal dan Vishwa Hindu Parishad (VHP atau Dewan Hindu Dunia) – terkait dengan Partai Bhartiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra modi.

“Perusahaan-perusahaan ini tidak dapat melakukan bisnis di India dan pada saat yang sama mendukung pendirian Pakistan di Kashmir,” Dinesh Navadiya, bendahara nasional VHP, mengatakan kepada kantor berita Reuters selama protes di kota Surat.

Kehebohan itu menekankan risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di kedua wilayah yang bersaing, India dan Pakistan, yang menguasai sebagian Kashmir tetapi keduanya mengklaim wilayah Himalaya itu secara penuh.

BJP selama beberapa dekade berkampanye menentang otonomi terbatas yang diberikan kepada Kashmir yang dikelola India oleh konstitusi India.

Pada Agustus 2019, Perdana Menteri Modi membatalkan Pasal 370 konstitusi India yang menjadi dasar status khusus Kashmir. Seiring waktu, India menipiskan otonomi wilayah mayoritas Muslim.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Modi menginjak-injak kebebasan sipil dan menangkap wartawan dan aktivis hak asasi manusia saat undang-undang, yang menurut warga Kashmir akan bertentangan dengan kepentingan penduduk setempat, disahkan.

'Ketidaksenangan terhadap pemerintah'

India mengatakan Pakistan mendukung pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan New Delhi di Kashmir yang dikelola India yang pecah pada 1990-an. Pakistan membantah tuduhan itu dan mengatakan hanya memberikan dukungan diplomatik dan moral bagi rakyat Kashmir.

“Kami memprotes secara damai terhadap perusahaan-perusahaan ini atas cuitan oleh afiliasi Pakistan mereka untuk mendukung Kashmir,” kata Hitendrasinh Rajput, juru bicara unit negara bagian VHP di kota terbesar di Ahmedabad, Gujarat.

“Kami ingin menjelaskan kepada perusahaan-perusahaan ini dan lainnya bahwa Kashmir adalah bagian tak terpisahkan dari India,” kata Rajput.

Perusahaan termasuk Hyundai, Kia, Domino's Pizza, Yum Brand's Pizza Hut dan KFC, Suzuki Motor Jepang, Honda Motor dan Isuzu Motor mengeluarkan permintaan maaf karena kritik terhadap unggahan tersebut meningkat.

Perusahaan Hyundai Motor Korea Selatan mengatakan sangat menyesalkan atas setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap orang India, imbas cuitan "tidak sah" dari akun mitranya di Pakistan yang menyatakan solidaritas untuk rakyat Kashmir.

“Kami sangat menyesalkan pelanggaran apa pun yang dilakukan kepada orang-orang India oleh aktivitas media sosial tidak resmi ini. Kami telah menerapkan proses untuk mencegah terulangnya kembali (masalah) di masa depan,” kata Hyundai.

Perusahaan ini adalah penjual mobil terbesar kedua di India setelah Maruti Suzuki, menjual hampir setengah juta kendaraan di negara itu pada tahun fiskal terakhir dan mengekspor lebih dari satu juta unit, menjadikannya eksportir mobil terbesar di India.

Demikian pula, KFC India menyampaikan permintaan maaf untuk unggahannya dan berkata, "Kami menghargai dan menghormati India, dan tetap teguh dalam komitmen kami untuk melayani semua orang India dengan bangga."

Unggahan media sosial juga memicu perselisihan diplomatik, yang menyebabkan India memanggil utusan Korea Selatan atas masalah tersebut minggu lalu.

India menyampaikan “ketidaksenangan yang kuat dari pemerintah atas unggahan media sosial yang tidak dapat diterima oleh Hyundai Pakistan”, kata juru bicara kementerian Arindam Bagchi seperti dikutip oleh Hindustan Times setempat.

Menteri luar negeri Korea Selatan juga menelepon rekannya dari India. Pasangan itu membahas "masalah Hyundai", kata Subrahmanyam Jaishankar dari India dalam sebuah cuitan Twitter.