Alexander Lukashenko Ajukan Perubahan Konstitusi Belarus, Bisa Beri Imunitas kepada Mantan Presiden

MINSK, KOMPAS.com - Otoritas Belarus merilis rancangan amendemen konstitusi Belarus yang dapat membuat Presiden otoriter Alexander Lukashenko lebih memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan, setelah berbulan-bulan protes massal dan tetap menjabat hingga 2035.

Usulan itu dipublikasikan di situs web resmi presiden dan situs web kantor berita negara Belta. Warga Belarus didorong untuk menyampaikan komentar, saran, dan pendapat mereka tentang perubahan tersebut.

Baca juga: Kedubes Belarus di London Diduga Diserang Imigran Radikal, Saat Krisis Migran di Perbatasan Polandia

Rancangan tersebut mengembalikan batasan masa jabatan presiden, yang sebelumnya telah dihapuskan selama masa jabatan Lukashenko. Termasuk kembali memungkinkan seorang presiden hanya menjabat dua kali masa jabatan lima tahun.

Akan tetapi, pembatasan itu hanya akan berlaku setelah "presiden yang baru terpilih" mengambil alih jabatan. Artinya, Lukashenko memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri untuk dua periode lagi setelah masa jabatannya saat ini berakhir pada 2025.

"Lukashenko membuka jalan menuju kepresidenan untuk dirinya sendiri hingga setidaknya 2035, ketika dia akan berusia 81 tahun," kata analis politik independen Valery Karbalevich kepada AP dilansir Senin (27/12/2021).

Perubahan lain pada konstitusi termasuk memperpanjang masa jabatan parlemen dari empat tahun menjadi lima tahun.

Ada juga usulan pembentukan Majelis Seluruh Rakyat Belarus sebagai badan baru, yang beroperasi secara paralel dengan parlemen. Serta usulan imunitas kepada mantan presiden, dari penuntutan atas tindakan yang mereka ambil saat menjabat.

Baca juga: Rusia Kirim Pesawat Pembom Berkemampuan Nuklir Patroli 4 Jam di Belarus

Amendemen tersebut akan diajukan untuk referendum, yang dijadwalkan pada Februari 2022. Perubahan akan dianggap disetujui jika lebih dari 50 persen memilihnya, dengan ambang batas jumlah pemilih 50 persen.

Selama 27 tahun memimpin bekas republik Soviet dengan tangan besi, Lukashenko telah mengadakan tiga referendum. Selama itu, dia menghapus batasan masa jabatan presiden, mengamendemen konstitusi dan mengembalikan simbol negara yang mirip Soviet.

Belarus diguncang oleh protes massa selama berbulan-bulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah Lukashenko dianugerahi masa jabatan keenam berturut-turut dalam pemilihan presiden Agustus 2020.

Kelompok oposisi dan Barat mengecam hasil pemilihan itu dan mengangapnya sebagai tipuan.

Pemimpin otoriter terakhir Eropa ini menanggapi demonstrasi dengan tindakan brutal. Lebih dari 35.000 orang ditangkap, ribuan dipukuli oleh polisi dan banyak yang terpaksa mengungsi ke luar negeri.

Perubahan konstitusi yang diusulkan dirancang selama kekacauan. Tepatnya ketika Lukashenko menyadari "bahwa dia kehilangan dukungan dari mayoritas penduduk perkotaan negara itu," terang Karbalevich.

Baca juga: Tentara Polandia Desersi, Telanjang dan Minta Suaka di Belarus

Badan pemerintahan baru - Majelis Seluruh Rakyat Belarus - dirancang sebagai rencana cadangan bagi pemimpin otoriter jika dia dipaksa mundur sebagai presiden, kata analis.

Menurut amendemen yang diusulkan, presiden yang sedang menjabat secara otomatis menjadi delegasi Majelis dengan 1.200 kursi dan dapat memimpinnya, jika dipilih oleh delegasi lain.