Alexander Lukashenko Ajukan Perubahan Konstitusi Belarus, Bisa Beri Imunitas kepada Mantan Presiden

MINSK, KOMPAS.com - Otoritas Belarus merilis rancangan amendemen konstitusi Belarus yang dapat membuat Presiden otoriter Alexander Lukashenko lebih memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan, setelah berbulan-bulan protes massal dan tetap menjabat hingga 2035.

Usulan itu dipublikasikan di situs web resmi presiden dan situs web kantor berita negara Belta. Warga Belarus didorong untuk menyampaikan komentar, saran, dan pendapat mereka tentang perubahan tersebut.

Rancangan tersebut mengembalikan batasan masa jabatan presiden, yang sebelumnya telah dihapuskan selama masa jabatan Lukashenko. Termasuk kembali memungkinkan seorang presiden hanya menjabat dua kali masa jabatan lima tahun.

Akan tetapi, pembatasan itu hanya akan berlaku setelah "presiden yang baru terpilih" mengambil alih jabatan. Artinya, Lukashenko memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri untuk dua periode lagi setelah masa jabatannya saat ini berakhir pada 2025.

"Lukashenko membuka jalan menuju kepresidenan untuk dirinya sendiri hingga setidaknya 2035, ketika dia akan berusia 81 tahun," kata analis politik independen Valery Karbalevich kepada AP dilansir Senin (27/12/2021).

Perubahan lain pada konstitusi termasuk memperpanjang masa jabatan parlemen dari empat tahun menjadi lima tahun.

Ada juga usulan pembentukan Majelis Seluruh Rakyat Belarus sebagai badan baru, yang beroperasi secara paralel dengan parlemen. Serta usulan imunitas kepada mantan presiden, dari penuntutan atas tindakan yang mereka ambil saat menjabat.

Amendemen tersebut akan diajukan untuk referendum, yang dijadwalkan pada Februari 2022. Perubahan akan dianggap disetujui jika lebih dari 50 persen memilihnya, dengan ambang batas jumlah pemilih 50 persen.

Selama 27 tahun memimpin bekas republik Soviet dengan tangan besi, Lukashenko telah mengadakan tiga referendum. Selama itu, dia menghapus batasan masa jabatan presiden, mengamendemen konstitusi dan mengembalikan simbol negara yang mirip Soviet.

Belarus diguncang oleh protes massa selama berbulan-bulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah Lukashenko dianugerahi masa jabatan keenam berturut-turut dalam pemilihan presiden Agustus 2020.

Kelompok oposisi dan Barat mengecam hasil pemilihan itu dan mengangapnya sebagai tipuan.

Pemimpin otoriter terakhir Eropa ini menanggapi demonstrasi dengan tindakan brutal. Lebih dari 35.000 orang ditangkap, ribuan dipukuli oleh polisi dan banyak yang terpaksa mengungsi ke luar negeri.

Perubahan konstitusi yang diusulkan dirancang selama kekacauan. Tepatnya ketika Lukashenko menyadari "bahwa dia kehilangan dukungan dari mayoritas penduduk perkotaan negara itu," terang Karbalevich.

Badan pemerintahan baru - Majelis Seluruh Rakyat Belarus - dirancang sebagai rencana cadangan bagi pemimpin otoriter jika dia dipaksa mundur sebagai presiden, kata analis.

Menurut amendemen yang diusulkan, presiden yang sedang menjabat secara otomatis menjadi delegasi Majelis dengan 1.200 kursi dan dapat memimpinnya, jika dipilih oleh delegasi lain.

Badan baru yang diusulkan itu diharapkan bertemu setidaknya sekali setahun dan akan diberi wewenang untuk menetapkan arahan kebijakan, merancang undang-undang, menyarankan perubahan konstitusi, memilih anggota Komisi Pemilihan Pusat negara itu dan hakim pengadilan tertinggi negara itu.

Majelis juga dapat memberi lampu hijau pengerahan pasukan Belarus ke luar negeri jika diusulkan oleh presiden, dan menggulingkan presiden jika pemimpinnya terbukti melanggar konstitusi atau telah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi atau kejahatan besar lainnya.

“Lukashenko merancang Majelis Semua Rakyat Belarus untuk dirinya sendiri sebagai langkah cadangan jika mengundurkan diri sebagai presiden,” kata Karbalevich.

"Jadi dalam amendemen yang diusulkan, kami melihat hibrida — ada peluang untuk (Lukashenko) dipilih kembali sebagai presiden hingga 2035, dan peluang untuk tetap berkuasa sebagai kemungkinan pemimpin Majelis Semua Rakyat Belarus,” kata analis itu.

Pemimpin oposisi Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya, yang mencalonkan diri melawan Lukashenko dalam pemilihan Agustus 2020 dan ditekan untuk meninggalkan negara itu tak lama setelahnya, mengkritik amendemen yang diusulkan pada Senin (27/12/2021).

Dalam sebuah pernyataan di aplikasi perpesanan Telegram, Tsikhanouskaya mengatakan bahwa warga Belarus mendapat tawaran untuk memilih "antara Lukashenko dan Lukashenko."

“Itu adalah kebohongan yang tidak akan dipercaya oleh siapa pun. Memilih antara Lukashenko dan Lukashenko tidak mungkin. Dan kami tidak akan memilihnya, seperti kami tidak memilihnya tahun lalu,” katanya.

Tsikhnaouskaya menambahkan bahwa “Lukashenko mencoba meramu imunitas dari tuntutan pidana untuk dirinya sendiri, kekuatan untuk mencabut kewarganegaraan Belarus dan menunjuk Politbiro baru yang diwujudkan dalam Majelis Rakyat Seluruh Belarus yang belum dipilih oleh siapa pun.”

Dia mendesak warga Belarus untuk "mencoret semua opsi yang diusulkan dari pemungutan suara."