Profil Pemimpin Dunia: Hassan Rouhani, Presiden Iran

KOMPAS.com - Hassan Rouhani punya nama asli Hassan Feridon, lahir 12 November 1948, di Sorkheh, Iran.

Hassan dibesarkan di Sorkheh, sebuah kota kecil di provinsi Semnan. Dia mulai menghadiri seminari pada 1960-an, sebelum melakukan perjalanan ke Qom dan menyelesaikan pelatihan klerikalnya.

Dia lalu belajar di Universitas Teheran dan lulus pada tahun 1972 dengan gelar sarjana hukum.

Baca juga: Presiden Iran Hassan Rouhani: AS Mendekati Kekalahan Lawan Iran

Penentangannya terhadap pemerintahan Mohammad Reza Shah Pahlavi dan dukungannya terhadap ulama revolusioner Ruhollah Khomeini, membuatnya ditangkap beberapa kali pada 1960-an dan 1970-an.

Hassan akhirnya mengubah nama keluarganya, dari Feridon menjadi Rouhani, untuk menghindari SAVAK, dinas keamanan internal Iran.

Dia melarikan diri dari Iran pada tahun 1977 dan bergabung dengan Khomeini di pengasingan di Prancis pada 1978.

Rouhani kembali ke Iran setelah Revolusi Iran 1978 - 1979. Dia pun terpilih menjadi anggota majelis legislatif, yang dikenal sebagai Majles, menjalani lima masa jabatan berturut-turut antara tahun 1980 dan 2000.

Pada tahun 2000 dia terpilih menjadi Majelis Ahli, dan terpilih kembali pada tahun 2007 dan 2016.

Dia juga memegang berbagai jabatan terkait keamanan nasional selama Perang Iran - Irak (1980-1988).

Jabatannya termasuk anggota Dewan Tinggi Pertahanan Nasional dan sebagai komandan pertahanan udara Iran.

Pada tahun 1989, dia diangkat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Baca juga: Tiba di New York untuk Hadiri Sidang Umum PBB, Presiden Iran Hassan Rouhani Diawasi Ketat

Antara 2003 dan 2005, Rouhani memimpin delegasi Iran dalam negosiasi dengan Badan Energi Atom Internasional dan masyarakat internasional mengenai program energi nuklir Iran.

Selanjutnya, Rouhani mengundurkan diri sebagai kepala negosiator nuklir Iran dan sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi setelah terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad sebagai presiden pada tahun 2005.

Pada Maret 2013 Rouhani memasuki pemilihan presiden, memposisikan dirinya sebagai pengkritik kebijakan ekonomi Ahmadinejad dan pendekatan konfrontatif untuk urusan luar negeri.

Dia juga menyatakan bahwa akan mendukung dimulainya kembali negosiasi internasional mengenai program nuklir Iran dengan harapan dapat mengurangi sanksi terhadap Iran.

Rouhani memenangkan kemenangan besar. Mengambil lebih dari 50 persen suara dalam pemilihan 14 Juni 2013 dan menghindari putaran kedua.

Setelah pelantikannya pada bulan Agustus, dia meluncurkan kampanye diplomatik untuk meningkatkan keterlibatan Iran dengan Barat.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada bulan September, Rouhani mengkritik sanksi internasional terhadap Iran, tetapi menekankan kesediaan negaranya untuk mencari kompromi atas program nuklir Iran.

Tawaran damainya menyebabkan panggilan telepon dengan Presiden Barack Obama pada akhir September. Ini jadi percakapan langsung pertama antara AS dan pemimpin Iran sejak 1979.

Janji Rouhani untuk memulai kembali dialog internasional mengenai kegiatan nuklir Iran dipenuhi pada awal November dengan pembukaan pembicaraan antara Iran dan kelompok yang terdiri dari AS, China, Rusia, Prancis, Jerman, dan Inggris (dikenal secara kolektif sebagai P5+1).

Kesepakatan sementara pun dicapai dan meringankan sanksi terhadap Iran dan menempatkan berbagai pembatasan pada program nuklir.

Kesepakatan akhir, yang dikenal sebagaiRencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dicapai pada Juli 2015.

Ini mengharuskan Iran mengurangi cadangan nuklirnya dan mengizinkan inspeksi fasilitas nuklirnya sebagai imbalan pengurangan sanksi secara bertahap.

Pada Januari 2016, inspektur PBB menyatakan bahwa Iran telah membuat kemajuan yang memuaskan dalam mencapai tujuannya berdasarkan perjanjian nuklir.

Hal ini memicu pencabutan sanksi internasional. Reintegrasi ekonomi Iran, khususnya sektor minyak dan keuangan.

Pertumbuhan PDB meningkat tajam dan inflasi turun di bawah 10 persen untuk pertama kalinya sejak 1990-an.

Rouhani memenangkan masa jabatan kedua sebagai presiden dengan telak pada Mei 2017, memenangkan 57 persen suara berbanding 38 persen untuk pesaing terdekatnya, ulama konservatif Ebrahim Raisi.

Baca juga: Hezbollah Sebut Presiden Terpilih Iran Ebrahim Raisi sebagai Pelindung

Pada Mei 2018, Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan AS dari perjanjian nuklir dan sanksi itu akan diterapkan kembali.

Rouhani mulai mengambil garis yang lebih keras, dan Iran menunjukkan latihan militer, uji coba rudal balistik, sampai peluncuran satelit.

Langkah-langkah ini disambut dengan ketidaksetujuan dari beberapa penandatangan lainnya, yang memperingatkan bahwa kegiatan seperti itu akan menyebarkan ketidakpercayaan dan merusak kesepakatan.

Pada 2019, para penandatangan lainnya tidak dapat menjamin manfaat dari perjanjian tersebut.

Rouhani mengumumkan pada bulan Mei tahun itu bahwa Iran akan mulai melanggar perjanjian tersebut.

Pemerintah Iran secara bertahap menarik diri dari komitmennya dan mulai melakukan serangan di kawasan itu, termasuk di Teluk Oman.

Pada pertengahan November, ketika sanksi terus berlanjut, Rouhani mengumumkan bahwa pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar.

Baca juga: Hassan Rouhani: Iran Tak Akan Hentikan Pengayaan Uranium

Protes pun meletus di seluruh negeri, mendorong tindakan keras brutal disertai dengan pemadaman internet yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Rouhani menanggung banyak beban dari kaum konservatif untuk keadaan Iran, diperburuk lagi pada tahun 2020 oleh pandemi global Covid-19 dan meningkatnya ketegangan yang berkelanjutan dengan AS.

Sebuah parlemen baru yang dilantik pada Mei 2020 mempertimbangkan pemakzulan sebelum pemimpin tertinggi negara itu, Ali Khamenei menyatakan penentangan.