Memanas, Beijing Usir Kapal Perusak AS di Laut China Selatan

BEIJING, KOMPAS.com – China mengeklaim telah mengusir kapal perusak milik Amerika Serikat (AS) di dekat Kepulauan Paracel, Laut China Selatan, pada Senin (12/7/2021).

Beijing mengeklaim, kapal perusak USS Benfold tersebut memasuki perairan Kepulauan Paracel tanpa persetujuan pemerintah China.

Komando Palagan Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menyatakan, pelayaran USS Benfold tersebut melanggar kedaulatan China dan merusak stabilitas Laut China Selatan.

Baca juga: AS Ancam Beijing: Jangan Coba-coba Serang Filipina di Laut China Selatan

"Kami mendesak AS untuk segera menghentikan tindakan provokatif seperti itu," kata Komando Palagan Selatan PLA sebagaimana dilansir Reuters.

Di sisi lain, Angkatan Laut AS tidak segera memberikan komentar atas insiden tersebut.

Kepulauan Paracel adalah salah satu di antara ratusan pulau, terumbu karang, dan atol di Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya.

Baca juga: Ketegangan Meningkat, AS Kirim Kapal Induk USS Ronald Reagan ke Laut China Selatan

Perairan tersebut diperebutkan oleh China, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

Beijing mengeklaim sebagian besar dari perairan tersebut dengan dalih sejarah masa lalu lalu dicanangkan melalui programnya bernama nine dash line atau sembilan garis putus-putus.

Pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase di Den Haag menolak klaim China di Laut China Selatan.

Baca juga: AS Kecam Meningkatnya Penerbangan Militer China di Laut China Selatan

Pengadilan menambahkan, China telah mengganggu hak penangkapan ikan tradisional Filipina di Scarborough Shoal dan melanggar hak kedaulatan Filipina dengan mengeksplorasi minyak dan gas di dekat Reed Bank.

Sementara itu, pada Minggu (11/7/2021), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan bahwa kebebasan laut adalah kepentingan abadi semua negara.

"Tidak ada tatanan maritim berbasis aturan di bawah ancaman yang lebih besar daripada di Laut China Selatan," kata Blinken.

"Republik Rakyat China terus memaksa dan mengintimidasi negara-negara pesisir Asia Tenggara, mengancam kebebasan navigasi di jalur global yang kritis ini,” tutur Blinken.

Baca juga: Duterte Larang Menteri Filipina Bahas Laut China Selatan di Depan Umum