Faksi Gaza Ancam Israel: Tunda Bantuan Bisa Nyalakan Lagi Pertempuran

GAZA, KOMPAS.com - Faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza telah memperingatkan Israel agar tidak menunda pencabutan pembatasan yang diberlakukan di daerah kantong yang dikuasai Hamas, dan menghambat rekonstruksi setelah serangan dahsyat bulan lalu.

Peringatan itu dikeluarkan pada Selasa (22/6/2021) setelah para pemimpin berbagai faksi di Jalur Gaza bertemu di kantor Hamas.

Baca juga: Bentrok Warga Polisi Israel dan Palestina di Yerusalem Timur yang Diduduki

Pertemuan itu membahas perkembangan terbaru seputar gencatan senjata yang dicapai pada Mei antara Israel dan Hamas, yang mengakhiri serangan 11 hari Israel di Gaza.

Faksi-faksi Palestina mengajukan daftar tuntutan kepada Israel yang mencakup pembukaan kembali penyeberangan perbatasan, memungkinkan transfer bantuan keuangan dari Qatar, dan pembukaan kembali zona penangkapan ikan Gaza.

Faksi memperingatkan jika Israel menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, mereka akan melanjutkan peluncuran balon pembakar ke Israel dan mengorganisir demonstrasi di perbatasan dengan Israel.

Kelompok-kelompok itu juga mengeluarkan ancaman terselubung untuk memperbarui serangan tembakan roket.

Baca juga: Operasi Penyamaran Sayeret Matkal Israel, Pura-pura Mabuk lalu Tembak

Pertukaran tahanan

Faksi Gaza menyatakan menolak upaya untuk menghubungkan upaya rekonstruksi di Gaza dengan pertukaran tahanan.

"Kami tidak akan menerima tekanan pada orang-orang kami atau upaya apa pun untuk menghubungkan kasus satu sama lain," kata faksi tersebut dalam sebuah pernyataan melansir Reuters pada Rabu (23/6/2021).

Israel telah menuntut agar Hamas menyerahkan dua warga sipil Israel dan mayat dua tentara yang ditahan oleh kelompok itu.

Media Israel juga melaporkan bahwa PBB dan mediator Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa pembangunan kembali Gaza harus dikaitkan dengan perjanjian pertukaran tahanan dengan Israel.

“Orang-orang kami siap untuk menantang dan memaksakan lebih banyak persamaan. Orang-orang hebat kami tidak akan pernah diam dan musuh akan melihat bahwa kami siap untuk semua opsi, dan kami akan melawannya dengan segala cara yang populer dan lainnya,” tambah faksi-faksi tersebut.

Talal Abu Zarifa, sementara Israel ingin menghubungkan rekonstruksi Gaza dan pembukaan penyeberangan untuk pertukaran tentara Israel, Palestina tidak akan menyetujuinya.

“Tentara ditukar dengan tahanan Palestina,” kata Abu Zarifa, seorang anggota senior Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, mengatakan kepada kantor berita Anadolu.

Dalam pernyataan terpisah, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar mengatakan: “Musuh tidak akan berhasil dalam kebijakan pemerasan dan tekanan, dan kami tidak akan menerima tekanan pada orang-orang kami atau upaya untuk menghubungkan kasus.”

Dilaporkan dari Gaza, koresponden Al Jazeera, Wael al-Dahdouh mengatakan faksi-faksi Palestina setuju untuk memberikan mediator kesempatan untuk menemukan solusi.

Tetapi mereka menambahkan aksi "perlawanan" siap dilakukan untuk semua opsi, mengacu pada kemungkinan serangan baru.

Baca juga: Menteri Luar Negeri Baru Israel Akan Lakukan Kunjungan Pertama ke UEA

Pembicaraan PBB 'gagal'

Pertemuan itu terjadi sehari setelah Hamas mengatakan pembicaraannya dengan PBB mengenai situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang terkepung telah gagal.

Sinwar mengatakan pertemuan di Kota Gaza dengan delegasi senior PBB, termasuk koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland – “benar-benar negatif.”

Pihaknya menuduh Israel “memeras faksi-faksi Palestina termasuk Hamas” atas penyelesaian masalah kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

Perkembangan terakhir terjadi kurang dari sebulan setelah Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata yang mengakhiri serangan 11 hari Israel di Gaza pada 21 Mei.

Serangan Israel menewaskan sedikitnya 256 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak. Tiga belas orang tewas di Israel, termasuk dua anak-anak.

Serangan Israel juga menghancurkan 1.148 unit perumahan dan komersial di Gaza dan sebagian merusak 15.000 lainnya.

Kondisi itu menyebabkan lebih dari 100.000 warga sipil mengungsi di sekolah-sekolah yang dikelola PBB dan komunitas lainnya.

Baca juga: Israel Makin Canggih, Kini Punya Laser untuk Tembak Jatuh Drone