Saksi Penting Pemakzulan Trump Tuntut Pompeo Tanggung Biaya Perkara Rp 25,8 Miliar

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Gordon Sondland, mantan duta besar pemerintahan Trump untuk Uni Eropa dan saksi penting dalam proses pemakzulan 2019, pada Senin (24/5/2021) menggugat mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam upaya untuk memperoleh 1,8 juta dollar AS (Rp 25,8 miliar) biaya perkara yang membebaninya.

Sondland dalam gugatan tersebut, yang diajukan ke pengadilan federal di Washington, menuduh Pompeo telah berjanji untuk mengganti biaya perkara setelah ia dipanggil oleh Partai Demokrat DPR, untuk bersaksi dalam kasus pemakzulan yang menuduh Presiden Donald Trump menghambat bantuan militer untuk Ukraina, sembari menuntut penyelidikan terhadap saingan politiknya Joe Biden dan putranya Hunter.

Sebaliknya, menurut Sondland, Pompeo "mengingkari janjinya" setelah mengetahui detail dari kesaksiannya.

Baca juga: Menlu AS Minta Pembangunan Gaza Tak Boleh Untungkan Hamas

"Dengan diabaikannya komitmen Pompeo yang tampaknya demi kenyamanan politik, Duta Besar Sondland beralih ke Pengadilan ini untuk membayar biaya pengacaranya dan mendapat penggantian biaya semestinya," tulis pengacara Sondland, Mark Barondess, dalam gugatannya yang dikutip VOA Indonesia.

Seorang juru bicara Pompeo menyebut gugatan itu "menggelikan" dan mengatakan Pompeo "yakin pengadilan juga akan beranggapan sama".

Dalam kesaksian yang digambarkan oleh gugatan Sondland sebagai "sangat rawan, mendakwa, dan berisiko dengan konsekuensi yang luar biasa," ia menjelaskan kepada penyelidik bagaimana Trump dan pengacaranya, Rudy Giuliani, secara eksplisit mencari imbalan yang menguntungkan atau "quid pro quo" dengan Ukraina, dengan memanfaatkan kunjungan ke kantor presiden Amerika untuk melakukan penyelidikan politik terhadap tokoh Partai Demokrat.

Trump dimakzulkan oleh DPR namun oleh Senat dibebaskan dari tuduhan pada Februari 2020.

Menurut gugatan tersebut, Sondland dipecat beberapa hari setelah Trump dibebaskan oleh Senat "hanya karena mengatakan yang sebenarnya."

Ia mengatakan keengganan untuk membayar biaya perkaranya tidak hanya merupakan pelanggaran komitmen dan "konvensi normal", tetapi juga "khususnya dalam hal ini bermasalah karena persiapan yang diperlukan untuk memenuhi pengadilan tertulis untuk menghadap DPR (subpoena) sangat mengejutkan."

Baca juga: Gencatan Senjata Israel-Hamas Tercapai, Menlu AS Segera Kunjungi Timur Tengah