Kesepakatan Nuklir, Menlu AS: Jalan Diplomasi Terbuka untuk Iran

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan pada Selasa (16/2/2021) bahwa AS terbuka untuk diplomasi dengan Iran dan menyuarakan dukungan untuk kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani Iran dengan kekuatan dunia.

Meski begitu, Blinken juga menegaskan bahwa Iran tidak diizinkan untuk mengembangkan senjata nuklir.

Dalam wawancara dengan National Public Radio, Blinken mengatakan bahwa "jalan menuju diplomasi terbuka" untuk Iran.

Blinken bagaimanapun juga mengatakan bahwa Iran masih jauh dari "patuh" soal kesepakatan nuklir.

Baca juga: AS-Iran Akan Bertemu untuk Bahas Kesepakatan Nuklir

Kesepakatan nuklir yang dikenal juga dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) belakangan ini menjadi isu penting antara Washington dan Iran.

Blinken menegaskan bahwa sikap AS masih sama, Iran diharapkan lebih dulu mematuhi kembali kesepakatan JCPOA, "Saat ini Iran masih jauh dari patuh jadi kami harus melihat dulu apa yang mereka lakukan."

Ketika ditanya apakah AS telah menghubungi Iran soal ini, Blinken menolak menjawab.

"Saat ini, menurut saya, presiden [Biden] telah sangat jelas terbuka berulang kali tentang posisi kami. Dan kami akan melihat apa, jika ada reaksi dari Iran soal itu," terang Blinken dikutip The Times of Israel, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Tiga Kekuatan Eropa Mengutuk Produksi Uranium Iran, Berharap Kesepakatan Nuklir Direvitalisasi

Saling tunggu dan suruh

Pemerintahan Biden telah berulang kali mengatakan akan kembali ke kesepakatan jika Iran lebih dulu kembali ke persyaratannya, tetapi Iran mengatakan AS harus terlebih dahulu mencabut sanksi sebelum pembicaraan dilanjutkan, menempatkan kedua belah pihak pada jalan buntu untuk saat ini.

Iran secara bertahap melanggar ketentuan kesepakatan, termasuk dalam beberapa bulan terakhir, sejak mantan presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018 dan menjatuhkan sanksi pada Teheran.

Pelanggaran Iran belakangan ini di antaranya melebihi batas timbunan pengayaan uranium dari tingkat yang diizinkan.

Serta, menggunakan sentrifugal yang lebih canggih daripada yang diizinkan dalam kesepakatan. 

Baca juga: Menlu Iran Minta Biden Segera Kembali ke Kesepakatan Nuklir dalam 2 Pekan

Diwartakan Kompas.com sebelumnya, Iran berharap AS akan segera mengakhiri sanksi sebelum 21 Februari atau sikap pemerintah Iran akan "mengeras".

Melalui wawancara kepada media Iran Hamshahri Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan UU parlemen memaksa pemerintah untuk memperkuat pendirian terhadap AS jika sanksi kepada Iran tidak dicabut.

"Semakin Amerika menunda-nunda, semakin banyak kerugiannya... tampaknya pemerintahan Biden tidak ingin melepaskan diri dari warisan Trump yang gagal," kata Zarif dalam wawancara yang dikutip Reuters.

Baca juga: AS Kembali ke Kesepakatan Nuklir Bukanlah Prioritas Iran, tapi...