Relasi AS dan China Masih Tegang di Era Biden, Menlu AS Konfrontasi Langsung China Soal Myanmar dan Taiwan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony Blinken meminta China mengutuk kudeta militer di Myanmar dan memperingatkan Beijing soal perseteruan di Selat Taiwan.

Menlu AS berbicara dengan mitranya Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi dalam percakapan pertama antara pejabat senior AS dan China sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Jumat malam (5/2/2021).

Diplomat utama AS itu menekankan penegakan hak asasi manusia dalam seruan itu. Sementara Yang meminta Washington untuk menghormati kedaulatan China.

"Sekretaris Blinken menekankan Amerika Serikat akan terus membela hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, termasuk di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong, dan menekan China untuk bergabung dengan komunitas internasional dalam mengutuk kudeta militer di Burma (Myanmar)," terang juru bicara Gedung Putih Ned Price, mengutip CNBC.

Seruan konfrontatif antara para diplomat tinggi Washington dan Beijing, menunjukkan bahwa hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia di bawah pemerintahan Biden, tampaknya tidak mungkin membaik.

Yang mengatakan kepada AS untuk tidak mencampuri urusan internal China di Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet. Menlu China itu juga memperingatkan Blinken setiap upaya untuk memfitnah China tidak akan berhasil.

Baca juga: Beijing Peringatkan Kapal Perang AS yang Berlayar di Laut China Selatan

Ketegangan antara AS dan China memburuk di bawah pemerintahan Trump.

Presiden Joe Biden sedang meninjau sejumlah keputusan kebijakan luar negeri era Trump. Tapi tampaknya, dia tidak mungkin membalik sebagian besar kebijakan pemerintahan sebelumnya tentang China.

Biden telah mengatakan tidak akan langsung menghapus ratusan miliar dollar tarif yang diberlakukan oleh Trump terhadap ekspor China. Pasalnya pemerintahan baru juga berusaha mengambil pendekatan yang keras pada perdagangan.

Sehari sebelum Biden dilantik, pemerintahan Trump menyebut penindasan Muslim Uighur di provinsi Xinjiang barat China sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Segera setelah Trump meninggalkan jabatannya, Beijing menjatuhkan sanksi terhadap mantan pejabat administrasi AS, termasuk mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan penasihat perdagangan Peter Navarro.

Pemerintah Biden akan mendukung pernyataan genosida tersebut, kata calon Biden untuk duta besar PBB Linda Thomas-Greenfield selama sidang konfirmasi di Parlemen. Biden juga telah mengutuk tindakan China di Xinjiang sebagai genosida selama kampanye kepresidenannya.

Baca juga: AS Berharap China Mau Ikut Serta Mengontrol Kepemilikan Senjata Nuklir

Gedung Putih sudah menghadapi konflik politik internasional besar pertamanya dengan China, setelah militer di Myanmar menggulingkan dan menahan kepemimpinan sipil negara itu awal bulan ini.

AS memperingatkan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta, jika mereka tidak melepaskan kepemimpinan sipil yang ditahan dan mendukung transisi demokrasi negara itu.

Di sisi lain, China telah menghindari mengutuk kudeta. Sebaliknya, “Pemerintah Negeri Panda” menyerukan penyelesaian krisis di bawah konstitusi negara itu.

Ketegangan juga meningkat di Taiwan. Beijing mengklaim kedaulatan atas Taiwan, yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah payung jaminan keamanan AS.

Beberapa hari setelah pelantikan Biden, China mengirim pesawat tempur ke Selat Taiwan, menuai kecaman dari Washington. Pada Kamis (5/2/2021), sebuah kapal perang Angkatan Laut AS berlayar melalui selat tersebut untuk pertama kalinya sejak Biden menjabat.

"Menlu menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan sekutu dan mitranya dalam membela nilai-nilai dan kepentingan bersama untuk meminta pertanggungjawaban China atas upayanya mengancam stabilitas di Indo-Pasifik, termasuk melintasi Selat Taiwan, dan merusak aturan sistem internasional," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Price.

Baca juga: Jadi Menlu AS yang Baru, Ini Janji Antony Blinken