NAYPIYDAW, KOMPAS.com - Pemimpin junta militer Myanmar untuk pertama kali setelah kekerasan mematikan kudeta meledak, mengabarkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi "dalam kondisi sehat".
Min Aung Hlaing juga mengatakan Suu Kyi akan hadir di pengadilan dalam beberapa hari, seperti yang dilansir dari BBC pada Sabtu (22/5/2021).
Suu Kyi diketahui telah menjalani tahanan rumah dan tidak pernah terlihat di depan umum sejak junta militer merebut kendali pemerintahan Myanmar.
Baca juga: Kekerasan Kudeta Myanmar Terus Berlanjut, Jepang Ancam Hentikan Semua Bantuan
Aung Hlaing juga mengulangi klaim penipuan pemilih yang tidak diverifikasi dalam pemilihan umum negara pada November 2020, sebuah pembenaran untuk kudeta militer.
Saat itu, pemungutan suara dalam pemilu saat itu dimenangkan oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Pada 1 Februari, kudeta militer pun terjadi yang membawa Myanmar ke dalam kekacauan. Beberapa bulan kemudian, militer secara brutal melawan pengunjuk rasa dan menahan lebih dari 4.000 orang.
Lebih dari 800 orang telah tewas dalam bentrokan antara militer dengan kelompok sipil anti-kudeta, menurut kelompok pemantauan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Baca juga: Perang Sipil dan Militer Myanmar Pecah di Mindat, Total 750 Tewas Sejak Kudeta
Min Aung Hlaing berbicara kepada Phonix Television Hong Kong pada Kamis (20/5/2021), tapi wawancara lengkap belum ditayangkan.
Pernyataannya dalam rekaman video wawancara disampaikan dalam bahasa Burma dan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, telah diunggah di media sosial.
"Aung San Suu Kyi dalam keadaan sehat. Dia berada di rumah dan akan hadir di pengadilan dalam beberapa hari," katanya dalam video itu.
Dia kemudian mengulangi klaim militer bahwa NLD melakukan kecurangan pemilu tahun lalu.
Suu Kyi dijadwalkan hadir di pengadilan pada Senin (24/5/2021) di ibu kota Naypiydaw. Namun, dia belum diizinkan untuk berbicara langsung dengan pengacaranya.
Baca juga: Etnis Bersenjata Myanmar Berusaha Tangani Covid-19 secara Mandiri sejak Kudeta
Pemimpin sipil Suu Kyi dan pejabat terpilih lainnya ditangkap pada 1 Februari dalam serangkaian serangan militer pada pagi waktu setempat. Dia hanya terlihat melalui tautan video sejak itu.
Dia telah didakwa dengan sejumlah pelanggaran pidana, yang paling serius menuduhnya melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi negara itu.
Pelanggaran yang lebih ringan yang dituduhkan padanya termasuk melanggar batasan Covid-19 selama kampanye pemilihan tahun lalu, dan memiliki walkie-talkie tanpa izin.
Pada Jumat (21/5/2021), para pemimpin militer mengancam akan membubarkan NLD.
Baca juga: 100 Hari Kudeta Myanmar: Rangkuman Peristiwa dan Perkembangan Terkini
Militer Myanmar telah membenarkan kudeta Februari dengan menuduh kecurangan pemilih besar-besaran dalam pemilu, tetapi tidak memberikan bukti.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Thein Soe mengatakan penyelidikan hasil pemilu hampir selesai.
"Apa yang harus kami lakukan dengan partai yang (bertindak) ilegal? Haruskah kami membubarkan partai atau menuntut mereka yang melakukan (aktivitas ilegal) ini sebagai pengkhianat bangsa?" dia berkata.
Awal pekan ini, pengamat independen mengatakan tidak ada bukti kecurangan dalam pemilu.
Jaringan Asia untuk Pemilihan Umum Bebas, yang memiliki pengamat di lebih dari 400 tempat pemungutan suara, mengatakan hasil pemilu "pada umumnya, mewakili keinginan rakyat Myanmar".
Baca juga: Sejak Kudeta, 80 Personel Hengkang dari Angkatan Udara Myanmar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.