Tapi pada 2 April, Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan secara resmi memberi tahu Kongres tentang rencana layanan untuk menjualnya ke Indonesia.
“Mereka memilih FAA karena itu adalah jalan yang paling sedikit perlawanannya… itu sangat nyaman bagi mereka. Itulah intinya, ini tentang uang dan kenyamanan," kata Judge.
“Kami berusaha menghilangkan setiap penghalang. Tapi, militer dan Coast Guard harus didemiliterisasi (dilucuti persenjataanya) sebelum ke Indonesia, pasti ada biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Mereka bahkan tidak perlu melepasnya jika kami (Historical Society) mendapatkannya."
Baca juga: Komandan Militer AS Khawatir, China Menginvasi Taiwan pada 2027
Menurutnya, Historical Society bekerjasama dengan Sub-komite DPR AS untuk Penjaga Pantai dan Transportasi Maritim, dalam merancang undang-undang yang memungkinkan USCG memberikan Adak kepada kelompok tersebut. Tetapi waktu hampir habis.
Ketika Kongres diberitahu tentang rencana penjualan ke Indonesia, waktu 30 hari mulai berjalan, sebelum kapal secara resmi ditawarkan ke negara itu, yang sekarang tinggal 10 hari lagi.
Historical Society juga telah memulai petisi Change.org, yang memiliki lebih dari 5.000 tanda tangan, meminta Presiden Biden untuk menyelamatkan kapal itu.
Tetapi menurut New York Post, Gedung Putih, ketika ditanya tentang penjualan itu, mengalihkannya ke Departemen Luar Negeri, yang tidak berkomentar.
Coast Guard dilaporkan tidak menanggapi kritik tentang penjualan tersebut, dan mengatakan keputusan itu untuk kepentingan keamanan nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.