Dikejar Junta Militer Myanmar, Ratusan Pembangkang Minta Perlindungan Kelompok Etnik Bersenjata

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Ada semakin banyak aktivis, pembangkang, pembelot, dan politikus yang kabur dan mengungsi ke perbatasan timur Myanmar.

Di wilayah itu, mereka mencari bantuan dan perlindungan kelompok etnik bersenjata, khususnya Persatuan Nasional Karen (KNU).

Tetapi situasi ini bukanlah hal baru bagi kelompok etnik bersenjata sebagaimana dilansir The Irrawaddy, Selasa (23/3/2021).

Pada 1988, ribuan mahasiswa dan aktivis melarikan diri ke perbatasan antara Thailand-Myanmar dan perbatasan antara Myanmar-India untuk mencari perlindungan.

Di sana, mereka sekaligus melakukan perjuangan bersenjata melawan junta militer saat itu. Daerah-daerah itu dikenal sebagai "daerah-daerah yang dibebaskan".

Baca juga: Tentara Arakan Myanmar Bergabung dengan Kelompok Masyarakat Sipil untuk Lawan Kudeta Militer

Sekarang, ratusan pelarian telah berlindung di daerah yang dikuasai pemberontak di negara bagian Karen, Kayah, Mon, dan Shan di sepanjang perbatasan timur Myanmar dengan Thailand.

Juru bicara junta militer Myanmar Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan dalam konferensi pers pada Selasa bahwa lebih dari 1.000 orang telah melarikan diri ke daerah perbatasan agar tidak ditangkap.

Sejumlah kelompok etnik di Myanmar secara terbuka mengecam kudeta militer pada 1 Februari dan aturan Dewan Administrasi Negara, nama yag dipakai junta militer.

Pemberontak Karen di Negara Bagian Karen bahkan mengerahkan pasukan untuk melindungi demonstran yang menentang junta militer.

Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan (RCSS) telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan melindungi dan mendukung setiap korban junta militer.

Baca juga: Aksi Demo Massa Anti-kudeta Militer Myanmar Gagal Galang Solidaritas Global

Di sisi lain, beberapa kelompok etnik di utara Myanmar, kecuali Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), di sepanjang perbatasan antara Myanmar-China mendukung kudeta tersebut.

Kelompok-kelompok ini kemungkinan akan lebih fokus pada penandatanganan perjanjian gencatan senjata dengan militer.

Sementara itu, pemerintah bayangan Myanmar atau Komite yang Mewakili Parlemen Myanmar (CRPH) telah dibentuk di wilayah di bawah kendali sejumlah kelompok etnik bersenjata.

CRPH terdiri atas anggota parlemen terpilih dalam pemilu 2020 yang dipimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang digulingkan militer Myanmar.

Hal yang sama terjadi pada 1990 setelah rezim militer saat itu menolak menyerahkan kekuasaan kepada perwakilan terpilih NLD setelah menang pemilu pada 1990.

Baca juga: Sanksi Bertubi-tubi Hujani Militer Myanmar, dari AS, Uni Eropa, sampai Inggris