Jenderal Penguasa Myanmar Habis Kesabaran, Ancam Demonstran dengan "Tindakan Efektif"

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Jenderal penguasa Myanmar, Min Aung Hlaing, mengisyaratkan kesabarannya yang mulai memudar meihat aksi protes nasional atas kudeta militer.

Min Aung Hlaing memerintahkan para demonstran untuk kembali bekerja atau bakal menghadapi “tindakan efektif”.

Dia mengeluarkan perintahnya tersebut setelah Myanmar dilanda aksi protes menentang kudeta militer yang telah berlangsung selama enam hari berturut-turut.

Selain itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga mengumumkan sanksinya terhadap para jenderal di Myanmar pada Rabu (10/2/2021).

Aksi unjuk rasa di Myanmar sebagian besar berlangsung damai sebagaimana dilansir dari AFP, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Etnis Minoritas Myanmar Ikut Demonstrasi Menentang Kudeta Militer

Namun pada awal pekan ini, pasukan keamanan Myanmar menanggapi aksi unjuk rasa dengan gas air mata, meriam air, dan peluru karet. Bahkan muncul laporan jika adanya penggunaan peluru tajam.

Pada Kamis malam, Min Aung Hlaing menyerukan agar pegawai negeri kembali bekerja setelah beberapa hari melakukan pemogokan nasional untuk mendukung protes.

"Karena hasutan oknum, beberapa aparatur sipil negara gagal menjalankan tugasnya," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Tindakan efektif akan diambil,” tegas pernyataan itu tanpa memerinci lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tindakan efektif tersebut.

Militer Myanmar menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh lainnya serta melakukan kudeta pada 1 Februari.

Baca juga: Detik-detik Polisi Myanmar Beralih Mendukung Demonstran Penentang Kudeta

Sejak saat itu, Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing mendapuk dirinya memegang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Rakyat Myanmar marah dan menyerukan pembangkangan terhadap kudeta. Mereka juga menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tokoh senior lainnya yang ditahan.

Demonstran kembali menggelar reli dengan damai pada Kamis di Naypyidaw dan Yangon. Puluhan ribu orang dilaporkan membanjiri jalan-jalan.

"Jangan pergi ke kantor," teriak sekelompok pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Yangon, mendesak orang untuk mogok kerja dan menekan junta militer.

"Kami tak hanya melakukan ini selama sepekan atau sebulan, kami bertekad melakukan ini sampai akhir ketika (Suu Kyi) dan Presiden U Win Myint dibebaskan," kata seorang pengunjuk rasa yang merupakan pegawai bank kepada AFP.

Baca juga: Biden Ancam Bekukan Aset Para Jenderal Myanmar yang Lakukan Kudeta

Komunitas dari etnik Karen, Rakhine, dan Kachin ikut serta daalm aksi protes. Beberapa di antaranya telah menghadapi penganiayaan berat dari tentara.

"Kelompok etnik bersenjata dan etnik kami harus bergabung bersama untuk melawan kediktatoran militer," kata Saw Z Net, seorang pengunjuk rasa dari etnik Karen, kepada AFP.

Di negara bagian Shan, para demonstran dengan kostum tradisional membawa pesan anti-kudeta mereka ke air di Danau Inle.

Pemandangan serupa yang terjadi di kota Bagan, yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, ketika ratusan orang berjalan di antara kuil dan pagoda.

Baca juga: Markas Partai Suu Kyi Dijarah Militer Myanmar, Uang di Brankas Raib

Sanksi AS

Negara-negara Barat telah berulang kali mengecam kudeta tersebut. AS memimpin seruan internasional agar para jenderal melepaskan kekuasaan.

Dalam tindakan konkret yang paling signifikan, Biden pada Rabu mengumumkan bahwa pemerintahannya memutus aliran dana 1 miliar dollar AS (Rp 14 triliun) di AS yang bisa diakses para jenderal.

"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis," kata Biden.

"Militer harus melepaskan kekuasaan,” imbuh Biden seraya menambahkan bahwa AS mengancam akan memberikan sanksi terbaru.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga memperingatkan blok tersebut dapat menjatuhkan sanksi baru kepada militer Myanmar.

Baca juga: Demo Thailand Mulai Lagi, Massa Tiru Taktik Pedemo Myanmar

Tekanan dari militer makin kuat

Pada Kamis, muncul laporan penangkapan tokoh sipil Myanmar lain termasuk wakil ketua majelis rendah parlemen dan seorang asisten utama Suu Kyi.

Jumlah orang yang ditahan terkait kudeta sekarang lebih dari 200 orang, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Markas Partai National League for Democracy (NLD) digerebek pada pekan ini. Partai tersebut juga mengonfirmasi adanya penangkapan pejabat pemilihan.

Militer membenarkan perebutan kekuasaan pekan lalu dengan mengeklaim adanya kecurangan pemilih dalam pemilu Myanmar pada November 2020.

Kekhawatiran berkembang tentang berapa lama junta militer akan menoleransi aksi protes.

Baca juga: China Jadi Sasaran Protes Massa Anti-Kudeta Myanmar Setelah Diduga Dukung Junta Militer

Sejumlah peluru tajam ditembakkan ke sebuah demonstrasi di Naypyidaw pekan ini, melukai dua orang secara kritis termasuk seorang wanita yang ditembak di kepala.

Foto keadaan wanita tersebut telah tersebar secara luas secara online yang memancing ekspresi kesedihan dan kemarahan.

Tindakan keras militer terhadap akses informasi lewat pemadaman internet, dengan perusahaan teknologi diperintahkan untuk memutus komunikasi sesekali, telah menuai kecaman luas.

Selain itu, junta militer juga berencana memberlakukan tindakan yang lebih ketat, termasuk memberlakukan rancangan undang-undang keamanan siber yang akan memungkinkan militer untuk memerintahkan pemblokiran dan pelarangan situs web.

Baca juga: Militer Myanmar Bingung? Surati Rekan Sesama Pelaku Kudeta di Thailand Minta Bantuan Demokrasi

Sejumlah perusahaan media sosial seperti Facebook, Google, dan Twitter mengecam rancangan undang-undang tersebut pada Kamis.

Mereka menyebut rencana tersbeut sebagai "langkah mundur" ke masa lalu.

"Kami mendesak para pemimpin militer untuk mempertimbangkan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan dari undang-undang yang diusulkan ini terhadap rakyat dan ekonomi Myanmar," kata direktur pelaksana Asia Internet Coalition, Jeff Paine.

Baca juga: Joe Biden Putus Akses Keuangan Jenderal Myanmar ke AS sebagai Sanksi Kudeta Militer