Joe Biden Putus Akses Keuangan Jenderal Myanmar ke AS sebagai Sanksi Kudeta Militer

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden AS Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) mengumumkan sanksi kepada Myanmar untuk melawan para jenderal Myanmar dan mengembalikan demokrasi negara tersebut dari kudeta militer.

Melansir AFP pada Rabu (10/2/2021), Biden mengatakan, pemerintahannya memutus akses keuangan para pemimpin militer Myanmar ke dana 1 miliar dollar AS (Rp 13,9 triliun) di AS dan segera mengeluarkan sanksi baru.

"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik demokratis yang sekarang mereka tangkap, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint," kata Biden.

Baca juga: Revolusi Demonstrasi “Ala Pemuda” Masa Kini dari Thailand, Hong Kong ke Myanmar

"Militer harus melepaskan kekuasaan," tegasnya.

Protes massa terhadap kendali militer telah berlangsung besar-besaran di seluruh kota dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi menyusul penggulingannya pada 1 Februari.

Para pengunjuk rasa menghadapi polisi sehari setelah pihak berwenang membubarkan kerumunan di tempat lain dengan gas air mata dan peluru karet, serta meningkatkan pelecehan mereka terhadap partai pemimpin yang digulingkan itu.

Baca juga: Dari Pria Bertelanjang Dada sampai Wanita Bergaun Pengantin Berdemo di Myanmar

Peningkatan kekuatan yang melawan pengunjuk rasa di Myanmar memicu kecaman internasional, setelah petugas melepaskan tembakan langsung tepat kepala seorang demonstran wanita di Najypyidaw.

Selain itu, ada dua orang terluka parah dalam insiden di kota yang telah menjadi ibu kota sejak 2005 itu.

Foto yang menggambarkan demonstran wanita itu pada saat-saat setelah dia ditembak pada Rabu (10/2/2021) muncul di spanduk besar protes dan telah dibagikan online secara luas bersama dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan.

Baca juga: Gaya Kreatif Demonstran Menentang Kudeta Militer Myanmar: Mantan Saya Buruk, tapi Militer Lebih Buruk

"Mereka bisa menembak seorang wanita muda, tetapi mereka tidak bisa mencuri harapan dan ketetapan hati orang-orang yang bertekad," tulis pelapor khusus PBB Tom Andrews di Twitter pada Rabu (10/2/2021).

Massa besar-besaran kembali ke jalan-jalan di Yangon pada Rabu, di mana sehari sebelumnya mereka berhadapan dengan barisan polisi antihuru-hara yang berdiri di samping truk meriam air dekat kediaman Suu Kyi.

Baca juga: Militer Myanmar Gerebek dan Hancurkan Markas Besar Partai Aung San Suu Kyi di Yangon

Pernyataan sanksi Biden terhadap Myanmar muncul setelah kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell memperingatkan bahwa mereka dapat menjatuhkan sanksi baru pada militer Myanmar, tetapi mengatakan tindakan apa pun harus ditargetkan secara tepat agar tidak memukul populasi yang lebih luas.

Biden mengatakan, AS akan "bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain bergabung dengan kami dalam upaya ini (mengembalikan demokrasi Myanmar)."

Baca juga: Demonstrasi Myanmar, Demonstran Wanita Kritis Setelah Ditembak di Kepala