Arab Saudi Masih Hukum Mati Pelaku Kejahatan Remaja, Lewat dari 9 Bulan Janji Menghapusnya

Semua mata tertuju pada Riyadh

Catatan hak asasi manusia Arab Saudi berada di bawah pengawasan global.

Hal itu setelah terjadi pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 oleh agen Saudi, yang merupakan salah satu algojo teratas dunia setelah Iran dan China, kata kelompok hak asasi manusia.

Pemimpin de facto negara, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang dikenal secara internasional sebagai MBS, sebelumnya menikmati dukungan kuat dari Presiden AS Donald Trump.

Namun, presiden terpilih Joe Biden yang mengambil alih Gedung Putih akhir pekan ini, menggambarkan kerajaan itu sebagai "paria" untuk catatan haknya dan mengatakan dia akan mengambil tindakan yang lebih keras.

Enam anggota parlemen AS menulis ke kedutaan Saudi di Amerika Serikat pada Oktober, mendesak kerajaan untuk meninjau semua kasus hukuman mati yang sedang berlangsung.

Dengan tujuan untuk mengidentifikasi individu yang dihukum atas kejahatan yang dilakukan ketika mereka masih anak-anak, menurut salinan surat yang dilihat oleh Reuters.

Salah satu penandatangan, Wakil Demokratik Tom Malinowski, mengatakan kepada Reuters pada Desember bahwa jika kerajaan akan menindaklanjuti eksekusi pelaku remaja, "akan semakin sulit bagi Arab Saudi untuk kembali ke menjalin hubungan yang diinginkannya dengan Amerika Serikat."

Dia menambahkan bahwa Biden akan melihat kebijakan hak asasi manusia kerajaan "sangat berbeda dengan Trump".

Pejabat Biden menolak berkomentar terkait hal itu, tetapi merujuk ke pernyataan yang mengatakan pemerintahan baru akan menilai kembali hubungan AS dengan Arab Saudi.

Baca juga: Arab Saudi Klaim Cegat 3 Drone Milik Kelompok Houthi

Kasus yang disoroti

Ali al-Nimr dan Dawood al-Marhoun berusia 17 tahun ketika mereka ditahan pada 2012 atas tuduhan terkait partisipasi dalam protes yang meluas di Provinsi Timur yang mayoritas penduduknya Syiah.