Aturan Penyensoran Konten Anti-pemerintah Tidak Dipenuhi, Pemerintah Vietnam Ancam Tutup Facebook

HANOI, KOMPAS.com - Vietnam mengancam akan menutup Facebook, jika tidak tunduk pada tekanan pemerintah untuk menyensor lebih banyak konten politik lokal di platformnya.

Sementara, Amnesty International menilai Facebook bisa menolak permintaan tersebut.

Facebook memenuhi permintaan pemerintah Vietnam pada April lalu untuk secara signifikan meningkatkan sensornya terhadap segala unggahan "anti-pemerintah" yang dilakukan oleh pengguna lokal.

Namun pada Agustus, Vietnam kembali meminta perusahaan media sosial itu untuk meningkatkan pembatasan unggahan terkait "hal penting", kata pejabat senior di perusahaan media sosial raksasa AS itu, seperti yang dilansir dari DW Indonesia pada Jumat (20/11/2020).

"Kami membuat kesepakatan pada April. Facebook telah mematuhi semua permintaan dan kami berharap pemerintah Vietnam melakukan hal yang sama," kata pejabat Facebook yang enggan menyebutkan namanya itu.

Baca juga: Topan Molave Terjang Vietnam, 36 Orang Dilaporkan Tewas

"Pemerintah kembali dengan permintaan baru agar kami meningkatkan pembatasan konten di Vietnam. Kami telah memberi tahu mereka tidak bisa," ujarnya.

"Permintaan itu diucapkan dengan beberapa ancaman yang mungkin terjadi jika kami tidak menuruti mereka", tambahnya.

Menurut pejabat itu, salah satu ancamannya adalah penutupan total operasional Facebook di Vietnam oleh pemerintah.

Vietnam merupakan pasar utama perusahaan media sosial itu dengan perolehan pendapatan hampir 1 miliar dollar AS atau Rp 14 triliun, demikian menurut 2 sumber yang mengetahui angka tersebut.

Di Vietnam, meskipun keterbukaan terhadap perubahan sosial meningkat, Partai Komunis yang berkuasa tetap mempertahankan kontrol ketat terhadap media dan hanya sedikit mentolerir oposisi.

Baca juga: Lebih dari 100 Orang Tewas dan Ribuan Rumah Terendam dalam Banjir Vietnam

Karena tindakan tersebut, Vietnam menempati ranking 5 dari bawah dalam peringkat kebebasan pers global yang disusun oleh Reporters Without Border.

Menanggapi pertanyaan Reuters, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan bahwa Facebook harus mematuhi hukum setempat dan menghentikan "penyebaran informasi yang melanggar adat istiadat tradisional Vietnam dan melanggar kepentingan negara."

Seorang juru bicara Facebook juga mengaku telah menerima tekanan tambahan dari Vietnam untuk menyensor lebih banyak konten dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam laporan transparansi 2 tahunan yang dirilis pada Jumat (20/11/2020), Facebook telah membatasi akses ke 834 item di Vietnam dalam 6 bulan pertama pada 2020, menyusul permintaan dari pemerintah Vietnam untuk menghapus konten anti-negara.

Baca juga: Mengapa PM Jepang Lirik Indonesia dan Vietnam sebagai Kunjungan Pertama?

Tanggung jawab jelas

Facebook yang melayani sekitar 60 juta pengguna di Vietnam sebagai platform utama untuk e-commerce dan menyatakan perbedaan pendapat politik, terus-menerus diawasi oleh pemerintah.