Erdogan Janjikan Reformasi Ekonomi, Demokrasi, dan Peradilan untuk Hubungan Turki-AS Lebih Baik

ANKARA, KOMPAS.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji akan mereformasi ekonomi, demokrasi, dan peradilan yang dapat memperbaiki hubungan dengan Joe Biden sebagai presiden terpilih AS.

Sejak pengunduran diri menteri keuangan dan menantu Presiden Recep Tayyip Erdogan pada awal bulan ini, tokoh-tokoh senior pemerintah telah mengisyaratkan peralihan pendekatan terhadap ekonomi dan bidang lain, di mana Turki terus-menerus mendapat kecaman internasional.

"Kami meluncurkan mobilisasi baru di bidang ekonomi, peradilan, dan demokrasi," kata Erdogan dalam pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di akhir pekan.

"Pesan kepada dunia sangat penting," tambanya seperti yang dilansir dari The National pada Jumat (20/11/2020).

Banyak yang melihat reformasi Turki sejauh ini tidak ditentukan sehubungan dengan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS.

Sementara Erdogan sebagian besar memiliki hubungan baik dengan Presiden Donald Trump, Biden dianggap di Ankara sebagai mitra yang berpotensi jauh lebih licik.

Baca juga: Erdogan Ingin Kirim Pasukan Turki ke Nagorno-Karabakh demi Membentuk Pusat Perdamaian

Meskipun, Trump menghantam Turki dengan sanksi 2 tahun lalu atas pemenjaraan seorang pendeta Amerika, dia secara umum bersikap sebagai teman Erdogan.

Hal itu terlihat ketika Trump telah menolak seruan dari Kongres AS untuk memberikan sanksi atas pembelian rudal S-400 Rusia oleh Turki pada tahun lalu.

Ada juga laporan bahwa Trump telah mencoba campur tangan dalam penuntutan Halkbank yang dikelola negara Turki atas dugaan pelanggaran sanksi terhadap Iran.

"Saya akrab dengannya dan dia mendengarkan," kata Trump pada bulan September tentang hubungannya dengan pemimpin Turki itu.

Biden, bagaimanapun, telah mengkritik penurunan Turki dari supremasi hukum dan praktik demokrasi.

Dalam sebuah wawancara pada Desember lalu, yang dihidupkan kembali di media pro-pemerintah Turki selama musim panas, Biden menyebut Erdogan seorang "otokrat" dan berjanji mendukung oposisi Turki.

Baca juga: Perancis, AS, dan Turki Bersama Rusia Akan Kawal Implementasi Perjanjian Gencatan Senjata Armenia-Azerbaijan

Sementara, Edward Stafford, mantan diplomat AS yang bertugas di Ankara, mengatakan hak asasi manusia akan menjadi fitur "yang lebih menonjol" dari kebijakan luar negeri Biden.

"Dalam waktu dekat, kita dapat mengharapkan anggota pemerintahan Biden untuk berbicara membela pers yang bebas, berkumpul secara damai, berserikat dan untuk persamaan hak bagi ras, etnis dan sosial minoritas," kata Stafford.

Tanda Turki sedang menjajaki cara untuk terhubung dengan tim Biden datang dalam laporan pekan ini, bahwa perwakilan Turki telah bertemu dengan pihak pemerintahan baru.

Menurut Yasar Yakis, seorang anggota pendiri AKP dan mantan menteri luar negeri, mengatakan era kemudahan akses Erdogan ke Gedung Putih "hampir berakhir".

Mantan menteri keuangan Turki, Berat Albayrak, telah memainkan peran penting dalam diplomasi saluran belakang Ankara di Washington melalui persahabatannya dengan Jared Kushner, penasihat Trump dan menantu presiden lainnya.

Yakis menerangkan bahwa kepentingan bersama antara kedua negara berarti mencari kompromi bersama.

Baca juga: Pengunduran Diri Putra Mahkota Turki ‘Lukai’ Presiden Erdogan

"Apakah Washington suka atau tidak, Ankara adalah pemain penting di Timur Tengah," kata Yakis.

"Jadi, terlepas dari keraguan pemerintahan Biden yang akan datang tentang Erdogan, kedua negara mungkin akan menemukan kesamaan untuk melindungi kepentingan timbal balik mereka," lanjutnya.

Selain pendekatan ekonomi yang tampaknya dirancang untuk menarik investor asing dan menenangkan pasar internasional, reformasi yang dijanjikan juga mengisyaratkan untuk penanganan kekhawatiran tentang supremasi hukum.

Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul pada pekan lalu, menyarankan untuk peninjauan atas penahanan pra-sidang, sebuah praktik yang membuat ribuan penentang pemerintah dipenjara.

Sementara itu, beberapa kolumnis surat kabar pendukung pemerintah pada pekan ini, menyerukan pembebasan dermawan Osman Kavala dan penulis Ahmet Altan, dua tahanan paling terkemuka di Turki, yang ditahan atas tuduhan yang secara luas dianggap bermotivasi politik.

Selain melihat perkembangan di AS, reformasi Erdogan juga dipandang sebagai cara untuk menenangkan kekhawatiran pendukungnya sendiri, terutama atas ekonomi.

Baca juga: Presiden Azerbaijan Bakal Undang Pasukan Turki jika Ada yang Mengancam Negaranya

Tim baru yang memimpin perekonomian mengatakan mereka akan fokus pada penanganan inflasi yang hampir 12 persen.

Pada 8 November, Berat Albayrak mengundurkan diri sebagai menteri keuangan menyusul pemecatan gubernur bank sentral sehari sebelumnya.

Pergantian personel di puncak piramida ekonomi terjadi di tengah laporan bahwa anggota AKP dan bahkan anggota parlemen kecewa dengan pengelolaan ekonomi negara.

Mereka pun mempertimbangkan untuk membelot ke partai yang baru-baru ini didirikan oleh mantan AKP.

Sejauh ini, upaya Erdogan untuk memoles citra pemerintah, baik di Washington maupun di dalam negeri, telah menimbulkan keraguan baru.

Mehmet Ihsan Arslan, penasihat dekat Erdogan yang memiliki koneksi baik di Washington, mengatakan kepada BBC Turki, bahwa reformasi menunjukkan "masalah dengan kebijakan kami hingga saat ini. Itu adalah pengakuan."

Baca juga: Tertimpa Reruntuhan Selama 91 Jam akibat Gempa di Turki, Balita Ini Berhasil Diselamatkan