Matthew Weil, direktur lembaga riset pemilu Bipartisan Policy Research Center, mengaku sangat risau dengan perselisihan tersebut karena Mahkamah Agung mengalami kebuntuan mengenai hal tersebut sebelum pemilu.
Ini sebelum Hakim Agung Amy Coney Barrett, yang ditunjuk Presiden Trump, dilantik.
"Menurut saya, ada risiko bahwa sejumlah kertas suara [yang dikirim melalui pos] pada hari pemilihan dan tidak diterima hingga Jumat mungkin dibuang," kata Weil.
"Tebakan saya jumlah kertas suara yang bisa dibuang tidak akan berjumlah banyak," tambahnya.
Dengan demikian, lanjut Weil, hasil pemilu tidak akan sangat, sangat ketat karena masalah itu.
Baca juga: Foto Viral Sampul Majalah TIME... to go Bergambar Trump, Ini Faktanya...
Trump menang di Negara Bagian Michigan pada 2016 dengan selisih tipis, hanya 10.700 suara. Pada pemilu kali ini, Biden diproyeksikan menjadi pemenang di negara bagian tersebut.
Pada 4 November, tim kampanye Trump melayangkan gugatan untuk menghentikan perhitungan suara berdasarkan klaim bahwa para pemantau pemilu kurang mendapat akses.
Seorang hakim menepis gugatan tersebut, dengan dalih tidak ada cukup bukti bahwa prosedur pemantauan diabaikan.
Baca juga: Pesan Bolsonaro untuk Trump, Teman Dekatnya: Ia Bukan Orang Terpenting di Dunia
Tim Kampanye Trump mengatakan bakal meminta perhitungan ulang di Wisconsin berdasarkan klaim kejanggalan yang tampak pada hari pemilu, walau permintaan ini tidak memerlukan gugatan.
Belum jelas kapan perhitungan suara akan dilangsungkan mengingat hal semacam ini biasanya tidak digelar sampai para petugas pemilu selesai memeriksa semua kertas suara.
Tenggat waktu bagi Wisconsin untuk melaksanakan perhitungan suara ulang adalah pada 17 November.
Profesor Fakultas Hukum Universitas Columbia, Richard Briffault, mengatakan perhitungan ulang pernah terjadi di Wisconsin pada pemilu 2016 dan proses itu mengubah sekitar seratus suara.
Baca juga: Kalah Pilpres AS, Trump Dirumorkan Akan Diceraikan Melania
Partai Republik cabang Nevada mentwit bahwa ribuan individu telah diidentifikasi sebagai orang-orang yang tampaknya melanggar hukum dengan memilih setelah mereka pindah dari Nevada.
Tim hukum Trump merilis daftar orang-orang yang mereka klaim telah pindah dari Nevada namun memberikan suara.
Akan tetapi, sebagaimana dipaparkan Politifact, daftar itu tidak lantas membuktikan adanya pelanggaran hukum.