Berani Menentang Raja, Ini Penyebab Demo Thailand dan Prediksi Selanjutnya

Kompas.com - 21/09/2020, 08:15 WIB
Para demonstran pro-demokrasi mengibarkan bendera nasional di lapangan Sanam Luang, saat berdemo di Bangkok, Thailand, Sabtu (19/9/2020). Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan hari itu untuk mendukung para mahasiswa yang berunjuk rasa mendesak digelarnya pemilu baru dan merombak sistem kerajaan. AP PHOTO/WASON WANICHAKORNPara demonstran pro-demokrasi mengibarkan bendera nasional di lapangan Sanam Luang, saat berdemo di Bangkok, Thailand, Sabtu (19/9/2020). Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan hari itu untuk mendukung para mahasiswa yang berunjuk rasa mendesak digelarnya pemilu baru dan merombak sistem kerajaan.

BANGKOK, KOMPAS.com - Sebuah gerakan pro-demokrasi yang dipimpin sekelompok mahasiswa berkembang pesat di Thailand beberapa bulan terakhir.

Beberapa aktivis pun secara terbuka menyerukan reformasi monarki, di kerajaan yang tak tergoyahkan di "Negeri Gajah Putih" tersebut.

Terbaru, akhir pekan lalu puluhan ribu orang turun ke jalan menyuarakan aspirasinya di Bangkok. Mereka mengabaikan peringatan perdana menteri bahwa negara bisa "dilahap api" jika mereka bertindak terlalu jauh.

Baca juga: Tantang Raja Thailand, Pengunjuk Rasa Pasang Plakat Negara Milik Rakyat

Lantas, apa sebenarnya yang melandasi demo Thailand dan bagaimana prediksi kelanjutannya?

Berikut adalah penjabarannya yang disadur dari AFP, Minggu (20/9/2020).

1. Apa yang diinginkan demonstran?

Para demonstran melakukan unjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha.

Mantan panglima militer itu memimpin kudeta pada 2014 dan memerintah kerajaan di bawah kekuasaan militer selama 5 tahun.

Di bawah komando junta, UU baru dirancang sebelum pemilu diadakan tahun lalu, dan Prayuth pun terpilih untuk memimpin pemerintahan sipil.

Para pengunjuk rasa mengatakan, semua proses itu sudah di-setting dan menyerukan agar parlemen dibubarkan, UU dirombak, dan diakhirinya penindasan yang mereka alami.

Mereka juga mengeluarkan daftar 10 tuntutan untuk kerajaan, termasuk menghapus UU pencemaran nama baik yang melindungi keluarga kerajaan dari kritik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X