Berani Menentang Raja, Ini Penyebab Demo Thailand dan Prediksi Selanjutnya

Beberapa aktivis pun secara terbuka menyerukan reformasi monarki, di kerajaan yang tak tergoyahkan di "Negeri Gajah Putih" tersebut.

Terbaru, akhir pekan lalu puluhan ribu orang turun ke jalan menyuarakan aspirasinya di Bangkok. Mereka mengabaikan peringatan perdana menteri bahwa negara bisa "dilahap api" jika mereka bertindak terlalu jauh.

Lantas, apa sebenarnya yang melandasi demo Thailand dan bagaimana prediksi kelanjutannya?

Berikut adalah penjabarannya yang disadur dari AFP, Minggu (20/9/2020).

1. Apa yang diinginkan demonstran?

Para demonstran melakukan unjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha.

Mantan panglima militer itu memimpin kudeta pada 2014 dan memerintah kerajaan di bawah kekuasaan militer selama 5 tahun.

Di bawah komando junta, UU baru dirancang sebelum pemilu diadakan tahun lalu, dan Prayuth pun terpilih untuk memimpin pemerintahan sipil.

Para pengunjuk rasa mengatakan, semua proses itu sudah di-setting dan menyerukan agar parlemen dibubarkan, UU dirombak, dan diakhirinya penindasan yang mereka alami.

Mereka juga mengeluarkan daftar 10 tuntutan untuk kerajaan, termasuk menghapus UU pencemaran nama baik yang melindungi keluarga kerajaan dari kritik.

2. Kenapa sekarang?

Kekecewaan menyeruak sejak Februari ketika para pemimpin partai oposisi yang populer di kalangan anak muda, dilarang beroperasi.

Banyak pengunjuk rasa mengatakan, perlawanan terhadap Future Forward Party itu bermotif politik.

Lockdown pandemi yang membuat perekonomian Thailand terjun bebas juga membuat jurang kesenjangan antara kelas miliarder dan miskin semakin menganga.

Kemudian pada Juni, aktivis terkemuka Wanchalearm Satsaksit yang tinggal di pengasingan negara tetangga, Kamboja, tiba-tiba menghilang.

Para demonstran juga berunjuk rasa di media sosial, contohnya di Twitter yang mendesak jawaban pemerintah atas tuntutan mereka.

Kampanye online tersebar pada pertengahan Juli dan gelombang protes di seluruh negeri pun dimulai. Tak kurang dari 30.000 orang turun ke jalan akhir pekan lalu, yang merupakan demo terbesar di "Negeri Gajah Putih" sejak kudeta 2014.

3. Apa yang berbeda dari demo-demo sebelumnya?

Beberapa dekade terakhir di Thailand banyak terjadi demo yang penuh kekerasan dan kudeta militer.

Namun, pada masa lalu, gerakan protes ditunggangi pengaruh finansial dan politik yang besar, sedangkan demonstran mahasiswa hari ini mengatakan tidak ada pemimpin tunggal dalam aksi mereka.

Strategi itu sebagian terinspirasi protes pro-demokrasi di Hong Kong tahun lalu. Berani menggoyang dominasi monarki juga baru pertama kali dilakukan.

Sejak raja naik takhta pada 2016, dia membuat perubahan-perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti mengambil kendali langsung atas kekayaan istana dan memindahkan 2 unit tentara di bawah komandonya.

Raja bertitel Rama X itu kini didampingi militer kerajaan yang besar dan klan miliarder yang kuat.

4. Apa reaksinya?

Ada berbagai reaksi di masyarakat tentang aksi unjuk rasa berkepanjangan ini. Demo yang diinisiasi mahasiswa ini berhasil menarik dukungan dari banyak kalangan, termasuk dari kelas pekerja.

Gerakan ini juga menyebar sampai ke sekolah-sekolah menengah di seantero Thailand. Para remaja memakai pita solidaritas putih di rambut dan ranselnya.

Akan tetapi, kelompok pro-loyalis membuat demo tandingan dengan skala lebih kecil. Sebagian besar pengunjuk rasa berusia lebih tua, dan marah atas penghinaan yang menerpa kerajaan.

Panglima Angkatan Darat Apirat Kongsompong telah memperingatkan, "kebencian terhadap bangsa" adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Prayuth pun mengatakan, Thailand akan "dilahap api" jika para mahasiswa bertindak terlalu keras, tetapi dia sendiri juga berjanji "akan bersikap lebih lunak" terhadap para pengunjuk rasa di akhir pekan lalu.

Sejauh ini lebih dari 20 demonstran telah ditangkap karena dituduh menghasut dan melanggar aturan virus corona. Mereka dibebaskan dengan jaminan.

5. Bagaimana selanjutnya?

Para pengunjuk rasa menggelar demo lain pada Kamis (17/9/2020) di luar parlemen, saat para anggota parlemen membahas potensi perubahan konstitusi.

Paul Chamber dari Universitas Naresuan bependapat, dengan menggoyang kerajaan, para demonstran sudah "memaksa jin keluar dari botol".

Para sejarawan dan bahkan para pemimpin mahasiswa itu sendiri membuka lagi ingatan kelam dari gerakan-gerakan yang dipimpin mahasiswa sebelumnya. Aksi yang berakhir pada Oktober 1976 itu dikenal sebagai pembantaian Universitas Thammasat.

Para mahasiswa yang memprotes kembalinya diktator militer ditembak, dipukuli sampai tewas, dan digantung oleh pasukan negara serta massa royalis.

Matt Wheeler dari International Crisis Group menunjukkan "pola yang jelas" dari negara yang menggunakan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Namun, Thailand yang diawasi oleh sekutu Barat berarti penggunaan kekuatan bukan pilihan kali ini, menurut Titipol Phakdeewanich, analis politik di Universitas Ubon Ratchathani.

Kalau Pemerintah Thailand bertindak dan ada mahasiswa yang tewas, "Itu akan menjadi akhir dari legitimasi militer," katanya.