AS Berencana Uji Coba Nuklir Lagi sejak 1992

Dikabarkan oleh Washington Post, percobaan itu bakal menjadi peningkatan signifikan dari kebijakan pertahanan Negeri "Uncle Sam".

Tak hanya itu. Rencana ini jika digulirkan bakal memberikan reaksi dari negara kuat lain yang mempunyai persenjataan nuklir.

Analis menyatakan jika kabar ini benar, maka bakal memicu "perlombaan senjata nuklir yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Mengutip tiga sumber, dengan dua di antaranya berstatus mantan, menerangkan bahwa pembicaraan itu sudah mulai digelar pada 15 Mei.

Pembahasan itu terjadi setelah pejabat AS mengklaim, China dan Rusia melakukan uji coba bom nuklir itu meski dalam skala rendah.

Diwartakan AFP Sabtu (23/5/2020), Moskwa dan Beijing sama-sama membantah klaim itu, dengan AS juga tak menyertakan bukti tuduhan mereka.

Sumber yang adalah pejabat senior mengungkapkan, mereka harus bisa mendemonstrasikan mampu melakukan "uji coba secara cepat".

Jika sukses, kemampuan itu bisa dijadikan bahan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan trilateral antara AS, Rusia, dan China.

Pertemuan pada pekan lalu itu tidak menghasilkan apa pun, dengan ketiga sumber terbelah apakah pembahasan itu bakal dilanjutkan.

Aktivis perlucutan senjata pemusnah massal itu langsung bereaksi dan mengecam rencana itu. Antara lain Daryl Kimball kepada The Post.

"(Rencana) itu jelas akan menjadi permulaan buruk bagi perlombaan senjata nuklir yang tak disangka-sangka," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengetatan Senjata itu.

Kimball menerangkan, kabar itu jelas "mengganggu" negosiasi denuklirisasi dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang bisa jadi akan mengabaikan moratoriumnya sendiri.

Peringatan keras juga datang dari Beatrice Fihn, anggota Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir (ICAN) yang menang Nobel 2017.

Fihn menjelaskan, rencana pemerintahan Presiden Donald Trump itu akan membuat dunia mundur kembali ke era Perang Dingin.

"Tak hanya menghancurkan peluang menghindari lomba senjata baru, juga mengancam kerangka pengetatan senjata dunia," kata Fihn.

Laporan dari The Washington Post itu terjadi satu hari, ketika Trump mengumumkan bakal menarik diri dari traktat Open Skies dengan Rusia.

Perjanjian itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi militer sekaligus membangun kepercayaan di antara dua negara adidaya.

Ini adalah pakta pengetatan senjata ketiga yang diabaikan oleh Gedung Putih semenjak Trump menjadi presiden ke-45 AS pada Januari 2017.

Moskwa menegaskan akan menghormati perjanjian berusia 18 tahun itu, yang memmpunyai tujuan untuk mengurangi risiko terjadinya perang.

Traktat Open Skies itu mengizinkan negara penandatangan untuk melakukan pemantauan di daerah lawan setiap tahun, setelah sebelumnya memberi tahu.

Menghadapi Pilpres AS November mendatang, sang presiden juga mengeraskan retorikannya terhadap Negeri "Panda" dalam beberapa pekan terakhir.

Antara lain dengan menuding pemerintahan Presiden Xi Jinping tidak sigap ketika virus corona menghantam negaranya akhir tahun lalu.

Pada awal Mei ini, presiden 73 tahun itu menyerukan agar Beijing juga dimasukkan dalam perundingan, di mana dia memberi tahu Presiden Rusia Vladimir Putin mereka perlu menghindari "perlombaan mahal".

Ini bukan kali pertama kebijakan pertahanannya sudah mengundang kekhawatiran banyak pihak, yang takut akan terjadinya perang nuklir.

Pada Februari, Pentagon mengumumkan menempatkan kapal perang yang membawa rudal jarak jauh, di mana bisa diisi oleh hulu ledak nuklir kecil.

Dalam pernyataan Kementerian Pertahanan, penempatan rudal jarak jauh itu merupakan respons atas Moskwa yang melakukan tes serupa.

Kritik yang berembus menyatakan, ada kemungkinan senjata kecil itu dipakai karena daya rusaknya rendah, jadi menghindarikan dari potensi konflik skala besar.

Namun Pentagon menerangkan, penting bagi mereka menghindar dari asumsi Rusia bahwa, hanya dengan mengandalkan senjata nuklir berperusak tinggi, AS tak akan merespons negara yang menggunakan taktik bom "taktis" kecil.