G-30-S PKI: Ini Sejarah, Kronologi, Tujuan, dan Tokoh yang Gugur

Pada Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden dengan dukungan penuh dari PKI.

Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting.

PKI menyambut baik sistem “Demokrasi Terpimpin” dan percaya bahwa mereka memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi Konsepsi Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom).

Akan tetapi, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak.

Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer menjadi semakin merajalela.

Tak hanya itu, PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim Demokrasi Terpimpin.

Baca juga: Sejarah Hari Olahraga Nasional, Siswa Sudah Tahu?

Dengan persetujuan Soekarno, PKI memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun, para petinggi militer menentang hal ini.

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI berusaha menghindari bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Mereka berupaya menjaga “kepentingan bersama” antara polisi dan rakyat.

Pemimpin PKI, DN Aidit, mengilhami slogan “Untuk Ketenteraman Umum Bantu Polisi”. Pada bulan Agustus 1964, Aidit mengimbau semua anggota PKI untuk menjaga hubungan yang baik dengan angkatan bersenjata dan mengajak para pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat karya-karya yang mendukung “massa tentara”.

Sampai di akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965, terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi serta pemilik tanah.

Untuk mencegah konfrontasi revolusioner semakin berkembang, PKI mengimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah dan meningkatkan kerja sama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.

Sedang pada awal 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. PKI menjawab dengan memasuki pemerintahan secara resmi. Pada saat yang sama, para jenderal militer juga menjadi anggota kabinet.

Menteri-menteri PKI duduk di sebelah petinggi militer dalam kabinet Soekarno dan terus mendorong citra bahwa angkatan bersenjata adalah bagian dari revolusi demokratis rakyat.

Tujuan G-30-S PKI

Gerakan 30 September PKI memiliki tujuan yang menjadi perdebatan dan interpretasi berbeda. Namun, beberapa tujuan umum yang dihubungkan dengan gerakan ini ialah:

1. Pengambilalihan kekuasaan

Adapun tujuan utama gerakan ini ialah untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Anggota gerakan ini, yang diduga terhubung dengan PKI, berupaya melalui tindakan kudeta untuk mengubah tata kelola politik negara sesuai dengan pandangan ideologi mereka.