Pendidikan Nasional Tanpa Tanggung Jawab

Namun dalam konteks bernegara tentu harus melalui berbagai tahapan diskusi, perbincangan, refleksi bahkan mungkin perdebatan sampai pada akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama antara legislatif (DPR-RI) sebagai cerminan suara rakyat dan Presiden.

Barulah kemudian produk hukum tersebut dapat dijadikan landasan yuridis dan operasional.

Kedua, secara materiil tentu setiap kata yang tertuang dalam regulasi memiliki implikasi hukum dan sangat menentukan eksistensi Pendidikan Nasional. Pada akhirnya akan melahirkan generasi penerus bangsa.

Jika dilakukan benchmark dengan rumusan-rumusan tujuan pendidikan nasional, maka dapat dikatakan rumusan tujuan dalam RUU Sisdiknas ini tidak menyebut secara eksplisit kualifikasi pelajar/insan/masyarakat yang bertanggung jawab.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 1950, Jo Undang Undang Nomor 12 Tahun 1954 tujuan Pendidikan Nasional adalah “Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.

Keppres RI No. 145 Tahun 1965: Melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila.

TAP No. IV /MPR/1973, GBHN: Membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggungjawab, dapat menyuburkan sikap demokratis, dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam UUD 1945.

UU RI No. 20 Tahun 2003, Sisdiknas: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengubah sesuatu seharusnya menjadi lebih baik dan mendekati pada kesempurnaan atau idealitas.

Namun, jika yang dilakukan adalah mengubah sesuatu yang sudah baik lalu menghilangkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya, tentu hal demikian bukan suatu kearifan.

Ketiga, secara filosofis substantif ada beberapa hal penting yang hilang dari RUU ini, yakni kualifikasi pelajar sehat dan bertanggungjawab. Dan pada rumusan profil Pelajar Pancasila tidak ada frasa atau kualifikasi demokratis.

Hilangnya frasa sehat tentu berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di lapangan. Misalnya, bagaimana guru-guru penjaskes pascatidak adanya frasa sehat dalam tujuan Pendidikan Nasional?

Menurut saya, sehat fisik dan sehat mental akan sangat berpengaruh pada sehatnya akal dan pikiran, mensana in corpore sano.

Pentingnya tanggung jawab

Kualifikasi sehat, demokratis dan bertanggung jawab sangat penting disematkan dalam rumusan profil Pelajar Pancasila dan terutama dalam rumusan tujuan Pendidikan Nasional.

Mengapa demokratis menjadi penting meskipun sudah ada kualifikasi berkebinekaan global?