Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perhimpunan Guru P2G Desak DPR Evaluasi Penerapan Merdeka Belajar

Kompas.com - 10/05/2024, 17:38 WIB
Sania Mashabi,
Ayunda Pininta Kasih

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak DPR RI dan DPD RI segera mengevaluasi program Merdeka Belajar yang sudah berlangsung selama kurang lebih lima tahun.

Sebab, menurut P2G, selama lima tahun ini belum ada perubahan yang fundamental selama ada penerapan program Merdeka Belajar.

"Bagi P2G, setelah hampir lima tahun menjabat, perubahan perbaikan fundamental pendidikan dan guru belum banyak terjadi, meskipun sudah dua puluh enam jilid merdeka belajar itu episodenya," kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (6/5/2024).

Baca juga: Kemendikbud Ungkap 3 Alasan Dibentuknya Kebijakan Merdeka Belajar

Selain dengan DPR, Iman juga menyarankan agar program Merdeka Belajar juga dievaluasi oleh lembaga atau organisasi independen.

Hal itu, kata Iman, perlu dilakukan Agar kelangsungan atau dihentikannya kebijakan itu dilakukan secara objektif, berorientasi perbaikan, jujur, dan berbasis data.

Mengingat selama ini perbaikan belum banyak terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Terlihat dari skor Program for International Student Assessment (PISA) yang meningkat signifikan.

"Contoh hasil PISA kita, sekarang justru skornya makin jeblok, bahkan terendah selama sepuluh tahun terakhir," ujarnya.

Sementara itu terkait Kurikulum Merdeka, Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai kelanjutan penerapan Kurikulum Merdeka harus dibarengi dengan evaluasi dan perbaikan di berbagai aspek.

Baca juga: UI Umumkan Biaya Kuliah 2024, Ada yang Capai Rp 161 Juta

"Mengenai kebijakan Kurikulum Merdeka, P2G merasa perlu dilanjutkan, tentu sambil dilakukan perbaikan atau revisi bagian-bagian yang perlu disentuh," ungkap Satriwan.

Salah satu yang perlu direvisi menurut Satriwan adalah terkait kebijakan pelatihan pelatihan guru yang dulu pernah ada di Kurikulum 2013 dan direvisi pada tahun 2017.

Selain itu, P2G juga berharap agar kebijakan seperti Program Guru Penggerak (PGP) dihentikan karena bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.


"PGP bersifat diskriminatif, eksklusif, tidak berkeadilan, dan tidak mengedepankan prinsip kesetaraan peluang," ujarnya.

Menurut Satriwan, pada PGP semua guru berhak ikut pelatihan PGP untuk meningkatkan kompetensinya dan hal itu sudah tertuang pada Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 Ayat 1 huruf d.

"Di era Nadiem juga guru dikotak-kotakkan, dengan beragam label. Ada istilah Guru Penggerak, Guru Konten Kreator, Guru Fasilitator, Guru Komite Pembelajaran, dan lainnya. Ini jelas membuat kastanisasi guru, eksklusivitas, dan menyulut konflik horizontal sesama guru," jelas Satriwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com