5 Pahlawan Nasional yang Berperan dalam Pertempuran Surabaya

KOMPAS.com - Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang peristiwa Pertempuran Surabaya.

Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 adalah puncak dari rangkaian peristiwa di Surabaya, yang dimulai dari 19 September 1945.

Dalam pertempuran ini, para pejuang di Surabaya melawan pasukan Sekutu yang diam-diam hendak mengembalikan Belanda pada posisi penguasa atas Indonesia.

Peristiwa 10 November merupakan peperangan pertama sekaligus yang terbesar, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Sejauh ini, terdapat lima tokoh pertempuran 10 November di Surabaya yang telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Tokoh-tokoh Pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang bergelar Pahlawan Nasional di antaranya Bung Tomo, Moestopo, Gubernur Suryo, HR Muhammad Mangundiprojo, dan KH Hasyim Asy'ari.

Baca juga: Peran Gubernur Suryo dalam Pertempuran Surabaya

Bung Tomo

Bung Tomo atau Sutomo adalah tokoh yang membakar semangat rakyat Surabaya ketika terjadi Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945.

Ia dikenal sebagai tokoh yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk tidak menyerah terhadap Sekutu, dengan orasinya melalui siaran radio.

Bung Tomo juga memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) di Surabaya.

Pada November 2008, pemerintah RI menetapkan Bung Tomo sebagai pahlawan nasional melalui Surat Keputusan bernomor 041/TK/Tahun 2008.

Moestopo

Moestopo adalah seorang dokter dan pejuang kemerdekaan yang pada akhir Perang Dunia II bertugas mengendalikan kekuatan militer di Surabaya.

Dalam Pertempuran Surabaya, ia berperan mengadang pasukan Inggris sebelum pecah pertempuran.

Baca juga: Moestopo: Peran, Kiprah, dan Perjuangan

Sejak sebelum pendaratan AWS Mallaby di Surabaya pada 25 Oktober 1945, Moestopo telah menyatakan kekhawatirannya.

Moestopo pun benar, pasukan Sekutu di Surabaya terbukti membantu Belanda untuk kembali menduduki Indonesia.

Moestopo dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 66/TK/2007.