Tanggapan Kementerian PUPR soal Basuki yang Diminta Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Zainal Fatah memberi tanggapan soal tuntutan Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri yang menyerukan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Zainal Fatah mengaku dirinya belum mengetahui hal tersebut, bahkan belum bertemu dengan Menteri Basuki sejak pulang dari agenda groundbreaking IKN tahap empat, Rabu (17/1/2024).

"Belum tahu, saya juga belum ketemu Pak Menteri sejak hari lalu," ucap Zainal Fatah saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Zainal Fatah juga menegaskan, dirinya belum mendapatkan informasi dari Menteri Basuki mengenai isu tersebut.

"Saya belum pernah dengar dari Pak Menteri," lanjut Zainal.

Tegasnya, Kementerian PUPR akan memastikan seluruh tugas pembangunan infrastruktur yang diberikan akan diselesaikan dengan baik.

"Yang penting PU kerja, dikasih tugas kita laksanakan, seperti harapan teman-teman semua. Pokoknya kita jalanin apa yang ada di APBN," tegas Zainal Fatah.

Sebelumnya, Faisal Basri menyerukan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mundur.

Baca juga: Basuki Minta IPAL dan TPST di IKN Beroperasi Agustus 2024

Ini merupakan ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024), dikutip dari Tribunnews.