Pembangunan Infrastruktur PSN Rempang Eco City Dipercepat

BATAM, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menggelar rapat teknis bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mempercepat pembangunan Kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Rapat ini dalam rangka menindaklanjuti keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden RI Joko Widodo, Senin (25/9/2023).

Salah satu penugasan yang diberikan kepada Kementrian PUPR adalah pembuatan site plan permukiman yang berjumlah 1.322 kepala keluarga (KK).

Baca juga: Profil Investor China di Balik Proyek Jumbo Rempang Eco-City

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Johanes Wahyu Kusumo Susanto menegaskan, Kementerian PUPR akan mendukung penuh Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dan telah disetujui oleh Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono.

"Jadi dengan rapat ini, kami ingin mengetahui lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Kementrian PUPR kedepannya,” kata Wahyu melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (29/9/2023).

Wahyu juga menyebutkan, akan ada lima kampung yang terdiri dari 961 KK untuk dilakukan pergeseran ke Tanjung Banun.

Sementara di Tanjung Banun sendiri, saat ini sudah ada 361 KK yang bermukim, sehingga total akan terdapat sekitar 1.322 KK.

Baca juga: Nih Investor China yang Masuk ke Rempang, Bakal Guyur Rp 174 Triliun

"Untuk di Tanjung Banun akan dibangun pemukiman terpadu. Pemukiman ini, dapat dijadikan sebagai percontohan kampung nelayan yang eco friendly di Indonesia,” terang Wahyu.

Sementara itu, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Rempang.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan cepat.

"Semoga pembangunan Rempang Eco City ini bisa segera berjalan dan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat kedepannya," terang Enoh.