Begini Konsep Desain Kawasan Perumahan IKN, Mulai Dibangun Tahun 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur akan dimulai Tahun 2022.

Pembangunan KIPP IKN tidak hanya terdiri dari gedung dan kantor pusat pemerintahan, tetapi juga kawasan permukiman yang diperuntukan terutama bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan masyarakat umum.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kepala Project Implementation Unit (PIU) National Affrordable Housing Program (NAHP) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Dedy Permadi mengatakan, terdapat lima konsep desain perumahan yang akan dibangun di KIPP IKN.

Pertama yaitu optimalisasi lahan meliputi pemilihan lokasi, penentuan orientasi bangunan dan meminimalkan cut and fill lahan.

Baca juga: Indonesia Ajak Korea Selatan Kolaborasi Kembangkan IKN

"Cut and fill lahan yaitu proses pengerjaan tanah di mana sejumlah material tanah yang diambil kemudian diurug dan ditimbun di tempat lain," kata Dedy dalam diskusi virtual, Kamis (30/9/2021).

Kedua, arsitektur perumahan yang berkelanjutan meliputi efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi material bangunan, pemanfaatan limbah, dan juga efisiensi operasional dan pemeliharaan.

Ketiga, desain perumahan yang berioritentas pada kesehatan (wellness) meliputi kualitas udara bersih, pemukiman hijau, dan juga aksesibilitas yang baik.

Keempat, hunian yang aman dan tahan terhadap bencana.

"Jadi prinsip keempat ini kami akan membangun hunian yang aman dan tahan terhadap bencana terutama bencana alam," ujar Dedy.

Kelima, menciptakan hunian pintar dengan memanfaatkan teknologi.

Baca juga: Inilah 5 Infrastruktur Terbesar di Asia-Pasifik, IKN Indonesia Salah Satunya

"Hunian yang sehat dan nyaman juga harus didukung dengan teknologi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para penghuninya," tutur dia.

Total populasi masyarakat yang akan tinggal di KIPP IKN adalah sekitar 280.000 orang hingga 320.000 orang.

Karenanya dari total populasi tersebut, dibutuhkan sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan diisi oleh 3 orang sampai 4 orang per unitnya.

"Komposisinya yaitu 70 persen penduduk KIPP IKN itu adalah ASN, TNI dan Polri, sementara 30 persen lainnya yaitu masyarakat umum," pungkas Dedy.