Ketika Liga Arab Terpecah antara Perjuangkan Palestina dan Normalisasi dengan Israel…

ALGIER, KOMPAS.com - Para pemimpin Liga Arab menutup pertemuan puncak pertamanya dalam dua tahun dengan menegaskan perjuangan atas Palestina, namun menghindari pembahasan soal perbedaan pendapat terkait normalisasi hubungan dengan Israel.

Deklarasi terakhir yang mengakhiri dua hari pertemuan puncak Liga Arab di Aljazair minggu ini menyoroti dukungan berkelanjutan blok itu untuk Palestina, perlindungan situs di Yerusalem terhadap pelanggaran Israel dan kecaman atas penggunaan kekerasan oleh Israel dan blokade Gaza.

Namun, 22 negara anggota Liga Arab gagal mengambil sikap terbuka terhadap kekuatan pendudukan Palestina.

Baca juga: Iran Ancam Arab Saudi, AS Tak Ragu Turun Tangan

Zeina Khodr dari Al Jazeera, melaporkan dari Algier, mengatakan bahwa Liga Arab dengan sengaja mengeluarkan komunike yang “dibuat dengan hati-hati”.

“Ini adalah organisasi regional yang sangat terpecah dan terpolarisasi, jadi mereka sangat berhati-hati dengan kata-kata yang mereka gunakan,” kata Khodr.

“Kami mendengar para pemimpin menyatakan dukungan untuk Palestina dan hak mereka untuk bernegara, tetapi tidak ada kecaman terhadap Israel.”

Dalam sambutan pembukaannya pada Selasa (1/11/2022), Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune telah berjanji melakukan upaya yang cukup besar untuk menegaskan kembali dukungan bagi Palestina, ketika perhatian masyarakat Arab dan internasional beralih ke konflik dan krisis lainnya.

“Penyebab utama dan pertama kami, induk dari semua persoalan, masalah Palestina, akan menjadi pusat perhatian dan prioritas utama kami,” kata Tebboune sebagaimana dilansir Al Jazeera pada Rabu (2/11/2022).

Baca juga: Putra Mahkota Arab Saudi Diminta Tak Bepergian oleh Dokter, Akan Absen di KTT Liga Arab

Dilema masalah internal

Liga Arab didirikan pada 1945 untuk mempromosikan persatuan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, aliansi ini telah dirusak oleh meningkatnya perpecahan.

Selama beberapa dekade, kelompok tersebut telah berkomitmen untuk mendirikan Palestina sebagai negara merdeka, tetapi tanggapannya terpecah oleh masalah-masalah termasuk pengaruh Iran, perang saudara di Suriah dan keputusan oleh beberapa negara anggota untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

Sejak KTT Liga Arab terakhir pada 2019, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan telah sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Negara-negara Teluk lainnya yang memelihara hubungan dengan Israel, seperti Oman dan Qatar, telah menolak untuk ikut meresmikan hubungan mereka.

Deklarasi terakhir tidak membuat proposal baru untuk memajukan kenegaraan atau hak-hak Palestina, karena mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampaknya akan kembali berkuasa di salah satu koalisi yang sangat didominasi oleh politik sayap kanan sepanjang sejarah Israel.

Baca juga: Ribut-ribut Soal Minyak, Akankah Hubungan AS-Arab Saudi Putus?

Tidak ada yang menyinggung perihal pemilu di Israel selama banyak pidato di KTT yang berbicara tentang hak-hak Palestina tersebut.

Pembahasan soal perbedaan pandangan di antara negara-negara Arab atas perdamaian dengan Israel dan bagaimana memajukan perjuangan Palestina juga disiarkan secara terbuka selama pertemuan tersebut.