Cegah Pelecehan, Pakistan Luncurkan Hotline Khusus Transgender

ISLAMABAD, KOMPAS.com - Pakistan telah meluncurkan hotline untuk transgender dalam upaya melindungi mereka dari diskriminasi dan pelecehan.

Dilansir Sky News, Salman Sufi, penasihat Perdana Menteri Shahbaz Sharif, mengungkapkan di Twitter bahwa hotline itu aktif dan siap menerima panggilan.

Panggilan akan diarahkan ke perwira tinggi polisi dan Kementerian Hak Asasi Manusia.

Baca juga: PM Pakistan Kecam Keras Perubahan Iklim, Minta Konsekuensi Global Terkait Banjir

Almas Bobby, juru bicara komunitas trans Pakistan, mengatakan orang-orang trans "senang" hotline telah dibentuk tetapi masih menyatakan frustrasi.

Dia mengatakan bahwa dalam kebanyakan kasus pelecehan, trans Pakistan dipukuli, dilecehkan, atau ditangkap di depan umum oleh polisi.

"Bagaimana kami bisa menelepon hotline ini ketika telepon kami direbut? Ketika kami ditangkap seperti perampok dari pesta pernikahan di mana kami harus tampil dan menghasilkan?" ujarnya.

"Siapa yang paling mengganggu kita? Ya, memang, polisi. Dan kita pun harus memanggil polisi untuk mencari keadilan," tambahnya.

Baca juga: Banjir Mengerikan di Pakistan Tanda Krisis Iklim Global

Dia memperkirakan ada sekitar 10.000 orang trans yang tinggal di Pakistan.

Hotline ini diumumkan ketika pemerintah Pakistan mencoba untuk meloloskan amandemen undang-undang hak transgender 2018.

Hal ini memungkinkan orang memilih identitas gender mereka untuk dokumen seperti kartu identitas dan sertifikat pendidikan.

Namun, amandemen yang diusulkan telah memicu oposisi, dengan ulama garis keras dan politisi konservatif di negara mayoritas Islam menentang keras mereka.

Senator Mushtaq Ahmad Khan, anggota partai politik konservatif Jamat-e-Islami, mengatakan bahwa membiarkan warga negara untuk memilih identitas gender mereka sendiri adalah "bahaya bagi keluarga dan sistem warisan".

Baca juga: UNICEF Sebut Situasi Pakistan Amat Suram, 3,4 Juta Anak Butuh Bantuan Segera

Dia juga menyebut bahwa hal ini "membuka pintu bagi 220 juta orang untuk memilih untuk menjadi apa saja".

Pakistan menggunakan sistem warisan Islam, yang membagi aset di antara keturunan berdasarkan jenis kelamin, memberi laki-laki dua kali lebih banyak daripada perempuan.

Tindakan tersebut membawa gaya pembagian ini ke komunitas trans, menetapkan bahwa seorang pria trans juga akan mendapatkan dua kali lipat dari seorang wanita trans.