UPDATE Krisis Sri Lanka: Kantor Kepresidenan Siap Dibuka Kembali Usai Militer Tindak Keras Demonstran

COLOMBO, KOMPAS.com - Kantor kepresidenan Sri Lanka yang terkepung akan dibuka kembali pada Senin (25/7/2022), beberapa hari setelah demonstran anti-pemerintah diusir keluar dalam tindakan keras militer yang memicu kecaman internasional.

"Kantor itu siap dibuka kembali mulai Senin," kata seorang pejabat polisi pada Minggu (24/7/2022), yang menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media sebagaimana dilansir AFP.

"Pengepungan sekretariat, yang berlangsung sejak 9 Mei, kini telah dicabut."

Baca juga: 2 Warga Sri Lanka Meninggal dalam Antrean Panjang Beli Bensin

Kemarahan publik yang meluas atas krisis Sri Lanka, yang belum pernah terjadi sebelumnya di pulau itu, membuat pengunjuk rasa menyerbu dan menduduki gedung era kolonial pemerintah awal bulan ini.

Tentara terpaksa menyelamatkan presiden saat itu Gotabaya Rajapaksa dari kediaman terdekatnya pada hari yang sama. Di kemudian mengundurkan diri beberapa hari setelah melarikan diri ke Maladewa dan Singapura.

Pasukan bersenjatakan tongkat dan senjata otomatis membersihkan sekretariat presiden yang berusia 92 tahun, dalam serangan sebelum fajar pada Jumat (22/7/2022) atas perintah penerus Rajapaksa, Ranil Wickremesinghe.

Pasukan keamanan merobohkan tenda yang didirikan oleh pengunjuk rasa di luar kompleks sejak April. Sedikitnya 48 orang terluka dan sembilan ditangkap dalam operasi tersebut.

Polisi mengatakan ahli forensik telah dipanggil untuk memeriksa kerusakan di Sekretariat Presiden dan mengumpulkan bukti.

Baca juga: Wickremesinghe Tunjuk Sekutu Rajapaksa Jadi PM Baru Sri Lanka

Pemerintah Barat, PBB dan kelompok hak asasi manusia telah mengutuk Wickremesinghe karena menggunakan kekerasan terhadap demonstran tidak bersenjata, yang telah mengumumkan niat mereka untuk mengosongkan situs tersebut pada Jumat (22/7/2022).

Wickremesinghe membela tindakan keras itu, Dia mengaku telah mengatakan kepada diplomat, yang berbasis di Colombo pada hari yang sama, bahwa pendudukan gedung-gedung pemerintah tidak dapat diterima.

Juru bicara polisi Nihal Talduwa mengatakan pengunjuk rasa bebas melanjutkan demonstrasi mereka, di tempat yang ditentukan di dekat kantor kepresidenan.

"Mereka dapat tetap berada di tempat protes resmi. Pemerintah bahkan mungkin akan membuka beberapa tempat lagi bagi para demonstran di kota itu," kata Talduwa pada Minggu (24/7/2022).

Operasi militer untuk “membersihkan” gedung sekretariat dan sekitarnya terjadi kurang dari 24 jam setelah Wickremesinghe dilantik dan tepat sebelum kabinet baru diangkat.

Baca juga: Mampukah Sri Lanka Pulih dari Keruntuhan Ekonomi?

Baca juga: Terancam Jadi Seperti Sri Lanka, 4 Negara Asia Ini Diambang Krisis Ekonomi Terburuk

Baca juga: Profil Ranil Wickremesinghe, Politisi Veteran yang Puluhan Tahun Incar Kursi Presiden Sri Lanka

Tercekik krisis bahan bakar

22 juta orang Sri Lanka telah mengalami pemadaman berbulan-bulan yang panjang, rekor inflasi dan kekurangan makanan, bahan bakar dan bensin.

Pemerintahnya secara resmi bangkrut, setelah gagal membayar utang luar negerinya sebesar 51 miliar dollar AS, dan saat ini sedang dalam pembicaraan bailout dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Krisis ekonomi Sri Lanka yang memicu kampanye protes tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Tetapi pemerintah mengumumkan pada Minggu (24/7/2022) bahwa sekolah-sekolah yang tetap tutup selama lebih dari sebulan akan kembali dibuka.

Kementerian pendidikan mengatakan siswa dan guru akan diminta untuk kembali ke sekolah, tapi hanya selama tiga hari setiap minggu. Pemerintah beralasan itu terpaksa dilakukan karena transportasi masih terhambat oleh kekurangan bahan bakar nasional.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut, Kepala CIA: Gara-gara Utang Bodoh ke China

Antrian panjang pengendara yang menunggu terlihat di seluruh negeri pada Minggu (24/7/2022), meskipun pemerintah memperkenalkan sistem penjatahan.

Presiden baru Wickremesinghe mengatakan akan mengungkap anggaran baru untuk sisa tahun ini pada Agustus, karena perkiraan pendapatan dan pengeluaran sebelumnya tidak realistis.